Hashim Djojohadikusumo Lantik Pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia, ABPEDNAS dan SMSI Bersinergi Kawal Program Strategis Desa
FHC, JAKARTA – Komitmen memperkuat pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat kembali mendapat penguatan. Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, , secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, pelantikan tersebut menjadi momentum nasional untuk memperkuat peran perempuan sebagai motor penggerak pembangunan desa sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas nasional hingga ke tingkat akar rumput.
Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan masyarakat, pengawasan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama ribuan pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Acara yang berlangsung megah dan khidmat itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari unsur Kejaksaan Agung, kementerian, BUMN, kepala daerah, hingga tokoh nasional. Tampak hadir pula dan yang juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pertunjukan budaya Nusantara, dilanjutkan pembacaan surat keputusan dan susunan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, . Prosesi pelantikan kemudian dipimpin langsung oleh Hashim didampingi .
Perempuan Didorong Menjadi Garda Terdepan Kemajuan Desa
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Menurutnya, berbagai program unggulan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan dukungan aktif masyarakat, terutama kaum perempuan yang selama ini berada di garis terdepan kehidupan sosial desa.
Hashim menyoroti sejumlah program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat yang saat ini mulai dijalankan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan partisipasi masyarakat.
“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan. Karena itu diperlukan pengawasan dan pendampingan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” ujar Hashim.
Ia menegaskan bahwa program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh gagal akibat lemahnya pengawasan maupun minimnya keterlibatan masyarakat.
“Seluruh elemen bangsa harus terlibat mengawal pelaksanaan program-program strategis agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa,” tegasnya.
ABPEDNAS dan SMSI Perkuat Sinergi Melalui Kerja Sama Nasional
Usai pelantikan, perhatian peserta tertuju pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan yang berlangsung di atas panggung utama.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, , bersama Ketua Umum SMSI, .
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat publikasi, edukasi, literasi informasi, serta penyebarluasan berbagai program pembangunan desa yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah dukungan SMSI yang memiliki sekitar 3.181 perusahaan media siber anggota di seluruh Indonesia terhadap pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini bertujuan memperkuat pengawasan, pendampingan hukum, serta tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.
Selain itu, ABPEDNAS dan SMSI sepakat membentuk Pokja News Room Jaga Desa di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan desa secara transparan.
Kolaborasi ini dinilai penting di tengah besarnya alokasi anggaran desa yang terus meningkat setiap tahun. Kehadiran media sebagai mitra pengawasan dan edukasi publik diharapkan mampu mendorong tata kelola desa yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Tonggak Baru Penguatan Desa dan Peran Perempuan
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan kerja sama ABPEDNAS-SMSI menandai babak baru dalam penguatan pembangunan desa berbasis kolaborasi.
Di satu sisi, perempuan diberikan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengawasan desa. Di sisi lain, media siber diperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mengawal transparansi, menyebarluaskan informasi pembangunan, serta memastikan program-program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui sinergi tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, serta sesi foto bersama seluruh pengurus dan tamu undangan dalam suasana penuh semangat kebersamaan.
