“Kami berharap Lurah dan Kepala Desa di seluruh NTT memanfaatkan kesempatan ini. Melalui PJA, kita dapat menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan dari tingkat paling bawah, tanpa harus selalu berujung di pengadilan,” tambahnya.
Pendaftaran Paralegal Justice Award 2025 dibuka hingga 27 Maret 2025 melalui laman resmi pja.bphn.go.id. Nantinya, peserta yang lolos akan mengikuti Peacemaker Training pada Mei 2025 dan puncak penghargaan akan dilaksanakan pada Agustus 2025.
Peran Kunci Lurah dan Kades sebagai Juru Damai
Dalam sambutannya, Silvester menegaskan bahwa Lurah dan Kepala Desa memiliki kedekatan sosial yang memungkinkan mereka menyelesaikan berbagai permasalahan secara humanis. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai mediator yang menjaga ketertiban dan keharmonisan di komunitas mereka.
Ia juga mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa dan kelurahan sebagai ruang mediasi. Dengan adanya pos ini, konflik di masyarakat dapat diselesaikan secara cepat dan efisien, melibatkan tokoh masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah setempat.
