Ia juga menyebut bahwa peristiwa ini menandakan tidak adanya kendali komando di tubuh Polres Belu.
“Kapolres Belu gagal menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Belu—beranda NKRI—terlebih terjadi di masa Adven, saat masyarakat seharusnya hidup dalam damai,” katanya.
Atas insiden tersebut, Alves secara tegas meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Belu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan represif anak buah di lapangan.
Menurutnya, wilayah Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste adalah kawasan berisiko tinggi yang membutuhkan kepemimpinan keamanan yang profesional, terukur, dan memahami pentingnya stabilitas sosial.
“Sikap agresif seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kapolres harus dicopot karena telah gagal menjamin keamanan dan bertindak tidak sesuai ketentuan hukum,” ujar Alves.
Sengketa tanah Halifehan telah berlangsung bertahun-tahun dan beberapa kali memicu ketegangan di lapangan. Namun insiden 5 Desember ini disebut sebagai salah satu yang paling serius, karena melibatkan penggunaan gas air mata pada jarak dekat dan menimbulkan korban dari pihak warga.
