Momentum HUT NTT ke 66 Tahun
FK, Kupang – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintahan baru Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma. Dalam berbagai aksi dan diskusi publik, masyarakat menyerukan perhatian khusus terhadap isu keadilan iklim, inklusi sosial, dan ketahanan pangan yang dinilai mendesak untuk ditangani.
Keadilan Iklim: Dampak Perubahan yang Kian Nyata
Perubahan iklim telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat NTT. Cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, dan kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman nyata bagi sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah ini.
“Banyak petani kehilangan hasil panennya akibat musim tanam yang tidak menentu. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah keadilan sosial,” kata Torry Kuswardono dari Yayasan PIKUL. Masyarakat meminta pemerintah baru untuk merancang kebijakan yang tidak hanya adaptif tetapi juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
Inklusi Sosial: Mengurangi Kesenjangan
Selain keadilan iklim, masyarakat sipil juga menyoroti pentingnya inklusi sosial dalam pembangunan. Kesenjangan antara kelompok masyarakat adat, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya dengan masyarakat perkotaan masih menjadi tantangan besar.
“Pembangunan harus merata. Kami ingin pemerintah mendengar suara masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga ekosistem, tetapi seringkali terpinggirkan dalam proses pembangunan,” ujar Yulius Ledo, perwakilan komunitas adat Flores.
Melki-Johni dinilai memiliki peluang untuk mengatasi persoalan ini dengan mendorong keterlibatan masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan dalam program pembangunan yang berkelanjutan.
Ketahanan Pangan: Tantangan Utama di Tengah Krisis
Ketahanan pangan juga menjadi isu sentral dalam peringatan HUT ke-66 NTT. Perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas lahan pertanian memperburuk kondisi pangan di wilayah ini.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintahan Melki-Johni telah meluncurkan program diversifikasi pangan lokal. Komoditas seperti sorgum, jagung, dan umbi-umbian digalakkan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Selain itu, rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan sumber daya air juga menjadi prioritas.
“Kami mendukung upaya pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat lokal agar lebih tepat sasaran,” kata Dina Soro, aktivis dari Yayasan PIKUL.
Harapan untuk Pemerintahan Baru
HUT ke-66 NTT menjadi awal perjalanan pemerintahan Melki-Johni dalam mewujudkan visi mereka untuk NTT yang lebih adil dan tangguh. Namun, masyarakat sipil menegaskan bahwa komitmen harus diwujudkan dalam aksi nyata.
“Kami berharap pemerintah baru tidak hanya menjanjikan perubahan, tetapi juga benar-benar menghadirkan solusi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Torry Kuswardono.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan besar ini. Dengan semangat perubahan dan kerja bersama, NTT diharapkan mampu menjadi contoh provinsi yang tangguh dalam menghadapi krisis iklim dan sosial.
