Jika fakta ini benar, maka kasus ini bukan hanya persoalan teknis proyek — melainkan juga persoalan due diligence, standar etika profesi konstruksi, dan potensi maladministrasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kasus ini layak didalami oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan bila ditemukan unsur mens rea serta kerugian negara, maka bisa meluas ke ranah audit investigatif BPK/BPKP hingga masuk tafsir tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor.
Pada titik ini, publik menuntut satu hal sederhana: transparansi data, audit mutu, dan penegakan akuntabilitas. Sebab pembangunan infrastruktur bukan ajang kompromi politik — tetapi mandat hukum untuk menjamin keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup.
