Sinergi BI dan Pemerintah Redam Inflasi, Cuaca dan Energi Masih Mengintai
FHC, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia sepanjang 2025 berhasil dijaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi IHK Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga secara tahunan inflasi 2025 berada di level 2,92 persen (year on year/yoy). Angka ini menegaskan stabilitas harga tetap terjaga di tengah tekanan global dan domestik yang tidak ringan.
Bank Indonesia (BI) memandang capaian tersebut sebagai hasil dari konsistensi kebijakan moneter yang berpadu dengan eratnya sinergi bersama Pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Namun, di balik stabilitas angka inflasi, terdapat sinyal risiko yang perlu diwaspadai: gangguan cuaca ekstrem dan tekanan sektor energi yang berpotensi kembali menguji ketahanan inflasi ke depan.
Kenaikan inflasi bulanan pada Desember 2025 yang lebih tinggi dibandingkan November 2025 (0,17 persen mtm) menjadi indikasi bahwa tekanan harga bersifat musiman dan struktural masih kuat. Pendorong utamanya berasal dari kelompok volatile food dan administered prices, sementara inflasi inti relatif stabil. Pola ini menunjukkan bahwa stabilitas inflasi nasional masih sangat dipengaruhi oleh faktor pasokan, terutama pangan dan energi.
Kelompok volatile food mencatat inflasi bulanan sebesar 2,74 persen (mtm), melonjak tajam dari bulan sebelumnya yang hanya 0,02 persen. Komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah menjadi penyumbang utama. Faktor cuaca yang mengganggu produksi, kenaikan harga input pakan ternak, serta lonjakan permintaan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) memperlihatkan betapa rapuhnya struktur pasokan pangan nasional terhadap guncangan iklim dan siklus musiman.
Dari sisi energi, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 0,37 persen (mtm), meningkat dari 0,24 persen pada bulan sebelumnya. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, tarif angkutan udara, dan angkutan antarkota seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Nataru kembali menegaskan bahwa sektor energi dan transportasi masih menjadi sumber tekanan harga yang sensitif.
Meski demikian, secara tahunan inflasi inti tetap terjaga rendah pada level 2,38 persen (yoy). Kondisi ini mencerminkan keberhasilan BI dalam menjangkar ekspektasi inflasi melalui kebijakan suku bunga yang konsisten, stabilisasi nilai tukar rupiah untuk menekan imported inflation, serta dukungan digitalisasi yang meningkatkan efisiensi distribusi. Inflasi inti yang terkendali juga menandakan bahwa permintaan domestik masih berada dalam kapasitas ekonomi yang relatif longgar.
Dari perspektif ketahanan eksternal, stabilitas inflasi berperan penting dalam menjaga daya saing ekonomi nasional. Inflasi yang terkendali membantu menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketahanan ini belum sepenuhnya kokoh karena struktur inflasi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh komoditas berbasis sumber daya alam (SDA), khususnya pangan dan energi.
Ketergantungan pada SDA menciptakan risiko struktural jangka menengah. Gangguan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim berpotensi semakin sering terjadi, mengancam pasokan pangan dan memicu volatilitas harga. Di sisi lain, sektor energi masih dibayangi ketergantungan pada BBM impor, sehingga fluktuasi harga global mudah diterjemahkan menjadi tekanan inflasi domestik.
Dalam konteks ini, sinergi BI dan Pemerintah menjadi kunci. BI berperan menjaga stabilitas makro melalui kebijakan moneter dan stabilisasi nilai tukar, sementara Pemerintah memegang peran strategis dalam memperkuat sisi pasokan. Upaya menjaga ketersediaan pangan melalui penguatan produksi domestik, distribusi antardaerah, serta intervensi pasar menjadi instrumen penting untuk meredam gejolak harga volatile food.
Program Ketahanan Pangan Nasional yang diperkuat di berbagai daerah melalui TPID menunjukkan hasil positif dalam menahan laju inflasi pangan secara tahunan, yang tercatat sebesar 6,21 persen (yoy). Meski relatif tinggi, angka ini mencerminkan tekanan yang masih bisa dikelola di tengah tantangan cuaca dan permintaan musiman. Namun, tanpa reformasi struktural di sektor pertanian—mulai dari irigasi, teknologi produksi, hingga rantai pasok—risiko inflasi pangan akan terus berulang.
Di sektor energi, tantangannya lebih bersifat jangka panjang. Inflasi administered prices secara tahunan tercatat sebesar 1,93 persen (yoy), relatif terkendali karena terbatasnya penyesuaian harga yang diatur Pemerintah. Namun, ruang kebijakan ini tidak selalu tersedia. Transisi energi, peningkatan efisiensi, dan penguatan energi terbarukan menjadi prasyarat untuk mengurangi kerentanan inflasi terhadap gejolak harga BBM global.
Ke depan, BI meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027. Keyakinan ini bertumpu pada kesinambungan kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, serta berlanjutnya sinergi pengendalian inflasi pusat dan daerah. Namun, optimisme tersebut tetap harus dibarengi kewaspadaan.
Stabilitas inflasi 2025 menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan mampu meredam tekanan harga. Namun, cuaca ekstrem dan sektor energi masih menjadi “faktor pengintai” yang sewaktu-waktu dapat menguji ketahanan inflasi. Tanpa penguatan struktural di sektor pangan dan energi, keberhasilan menjaga inflasi berisiko menjadi pencapaian jangka pendek, bukan fondasi jangka panjang.
