Skandal sertifikat tanah laut di Kabupaten Tangerang semakin memanas dengan laporan dugaan korupsi yang telah diserahkan oleh MAKI kepada KPK, serta desakan pembentukan pansus di DPR.
Masalah ini mengungkapkan pentingnya transparansi dalam administrasi pertanahan dan perlunya langkah tegas dalam mengusut tuntas setiap dugaan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan.
DPR dan KPK kini memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dengan segera menindaklanjuti kasus ini dan mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab dalam praktik ilegal ini.
