BI Perkuat Sinergi! Flobamorata Forum 2025 Fokus Stabilitas Inflasi dan Daya Saing Daerah
Kupang, FHC – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Kupang menggelar Flobamorata Business and Economic Forum 2025, sebuah forum kebijakan ekonomi daerah yang dirancang untuk merumuskan langkah-langkah strategis mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas harga di tingkat regional. Kegiatan perdana ini menegaskan komitmen otoritas moneter dan pemangku kepentingan lokal dalam memperkuat sinergi kebijakan guna meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah.
Dalam sesi Leaders Insight di Aula El Tari, Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT yang hadir mewakili Deputi Direktur, menegaskan bahwa capaian makro NTT pada 2025 menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi yang konsisten, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan inflasi yang tetap berada dalam sasaran. Namun, menurut Adidoyo, langkah-langkah kebijakan konvergen tetap diperlukan untuk mentranslasikan keunggulan komoditas lokal menjadi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
“Pencapaian makro saat ini harus dikawal dengan kebijakan yang mendorong nilai tambah dan skala usaha. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus membuka ruang bagi ekspansi ekonomi,” ujar Adidoyo Prakoso.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam keynote speech menyoroti peran hilirisasi sebagai motor penggerak peningkatan nilai tambah. Program-program berbasis komunitas seperti One Village One Product (OVOP), One Community One Product (OCOP), dan One School One Product (OSOP) disebut sebagai instrumen strategis untuk mengonsolidasikan komoditas unggulan — garam, rumput laut, daging sapi, dan produk pertanian lainnya — menjadi produk bernilai tambah yang siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.
Hilirisasi, menurut Gubernur, mesti diikuti oleh akses pembiayaan dan investasi yang memadai sehingga pelaku usaha, terutama UMKM, dapat meningkat skala dan produktivitasnya. “Ketika produk sudah memiliki nilai tambah melalui hilirisasi, tahap berikutnya adalah peningkatan skala usaha melalui pembiayaan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam sesi kebijakan, narasumber dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, menguraikan upaya pemerintah pusat memperbaiki iklim investasi di daerah melalui insentif fiskal dan penyederhanaan perizinan. Sementara itu, Alexander Lubis dari Departemen Kebijakan Makroprudensial BI memaparkan instrumen makroprudensial yang dapat diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, termasuk skema Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang memberi insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor unggulan daerah.
Akademisi Zaafri Ananto Husodo menyodorkan analisis terkait optimalisasi pembiayaan UMKM, menekankan pentingnya pembiayaan berbasis rantai nilai dan penguatan mekanisme jaminan kredit lokal untuk mengatasi masalah asimetri informasi dan risiko usaha. Ia menekankan bahwa pembiayaan bukan sekadar penyediaan dana, tetapi juga pembinaan kapasitas manajerial dan akses pasar.
Kegiatan ditutup dengan presentasi kajian kolaboratif ISEI Kota Kupang dan BI NTT yang menawarkan tiga fokus prioritas: (1) penguatan nilai tambah garam di Kabupaten Kupang melalui integrasi proses hilirisasi dan branding; (2) analisis kesiapan infrastruktur pendukung Bendungan Temef sebagai enabler suplai air untuk pertanian dan industri lokal; dan (3) optimalisasi rantai pasok ayam pedaging di Kota Kupang untuk menurunkan volatilitas harga dan meningkatkan efisiensi distribusi.
Forum ini menghasilkan beberapa arahan kebijakan praktis yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan daerah dan pusat:
Percepatan hilirisasi melalui fasilitasi teknologi pengolahan, sertifikasi mutu, dan penyusunan standar produk lokal.
Fasilitasi pembiayaan terarah—memanfaatkan instrumen KLM dan skema kredit mikro bersubsidi yang disinergikan dengan lembaga penjaminan lokal.
Pembenahan infrastruktur pendukung (irigasi, cold chain, akses jalan) untuk memperkecil biaya logistik dan memperkuat daya saing produk.
Penguatan ekosistem UMKM lewat pelatihan, akses pasar, serta integrasi ke rantai nilai regional dan nasional.
Penyederhanaan perizinan investasi dan pemberian insentif bagi investor yang melakukan hilirisasi dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Flobamorata Business and Economic Forum 2025 menjadi platform penting untuk mengonsolidasikan upaya menjaga stabilitas makro—terutama inflasi—sambil membuka ruang pertumbuhan melalui penguatan nilai tambah komoditas lokal. Sinergi koordinatif antara BI, pemerintah provinsi, ISEI, dan pemangku kepentingan lain diharapkan mampu menerjemahkan rekomendasi forum menjadi kebijakan yang operasional, membuahkan peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, serta daya saing ekonomi NTT yang lebih kuat.
