Dewan Pers bersama konstituennya sudah menolak usulan tersebut, namun tekanan internasional dianggap penting untuk memastikan kebebasan pers tetap terjaga.
Rapat di Kroasia, bertema “Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements,” dihadiri oleh badan regulator media dari berbagai negara.
Pembahasan meliputi media sosial, platform digital, dan pers dalam konteks pengaturan dan pengawasannya.
Dalam forum tersebut, Sapto berbagi informasi mengenai situasi di Indonesia, bukan sebagai tanggapan terhadap pembicara lain, melainkan sebagai laporan mengenai ancaman yang dihadapi kebebasan pers di tanah air.
Di tengah isu tersebut, Menkominfo telah mengusulkan pembentukan Dewan Media Sosial, yang hingga kini masih belum jelas bentuknya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang berupaya menemukan solusi untuk mengatur platform media sosial yang semakin kompleks.
Delegasi Indonesia di UNESCO kali ini dikoordinasi oleh UNESCO Indonesia dan terdiri dari berbagai organisasi, termasuk Dewan Pers, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Koalisi Damai.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
