Sebagai Ketua BMPS NTT, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mencampuri proses hukum. Namun, ia meminta agar hak-hak pendidikan anak-anak tetap terjaga.
“Selama belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap, jangan ada pihak yang membuat sekolah-sekolah swasta tak bisa melaksanakan proses belajar-mengajar dengan baik. Dana BOS itu menyangkut gaji guru dan operasional sekolah. Jika dihentikan, siapa yang menanggung beban ini?” tandasnya.
BMPS NTT Desak Solusi, Pendidikan Harus Tetap Berjalan
Di akhir pernyataannya, Winston kembali menekankan bahwa semua pihak harus menahan diri dan membiarkan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Mari kita pastikan sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta, tetap menjalankan tugas pendidikannya tanpa gangguan,” pungkasnya.
Kasus dugaan korupsi Dana BOS Yatutim ini masih terus bergulir. Keputusan akhir dari aparat penegak hukum akan menjadi penentu nasib pendidikan di sekolah-sekolah yang terdampak.
BMPS NTT berharap ada solusi konkret agar hak-hak guru dan murid tetap terlindungi di tengah proses hukum yang berjalan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:



CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.