14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
15. Kelautan dan Perikanan
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Revisi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara militer dan pemerintahan, mengingat meningkatnya kebutuhan personel dengan latar belakang pertahanan dan keamanan di berbagai sektor.
Dibahas di Hotel Mewah, Publik Bertanya-tanya Proses pembahasan revisi UU TNI ini sempat menuai sorotan tajam lantaran digelar di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta. Publik mempertanyakan alasan pemilihan tempat mewah ini, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran negara.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, ketika dikonfirmasi, menolak memberikan komentar detail. Ia meminta agar pertanyaan terkait venue rapat diajukan langsung kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.
Masyarakat Sipil Protes, Rapat Ricuh Tak hanya soal tempat rapat, revisi UU TNI ini juga menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk kembalinya dwifungsi TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi.
