Gempar! Jenderal Purnawirawan TNI L Ditetapkan Tersangka Korupsi Satelit Kemenhan

FaktahukumNTT.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali mengungkap kasus besar yang mengguncang institusi negara. Seorang jenderal purnawirawan TNI berinisial L resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang berlangsung dalam rentang waktu 2012 hingga 2021.

Penetapan status tersangka diumumkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (7/5/2025).

Menurut Harli, Jenderal (Purn) L yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga telah menandatangani kontrak pengadaan satelit dengan perusahaan asing Navayo International AG secara tidak prosedural.

“Penunjukan Navayo tidak melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan. Bahkan, perusahaan tersebut hanya berdasarkan rekomendasi tersangka lain, yakni Anthony Thomas Van Der Hayden (ATVDH),” ujar Harli.

Dalam kasus ini, selain Jenderal Purn L, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu:

Anthony Thomas Van Der Hayden, sebagai perantara,

GK, CEO Navayo International AG.

Kronologi Kasus:

Proyek pengadaan satelit yang bermasalah ini berkaitan dengan slot orbit 123 derajat Bujur Timur, yang strategis untuk komunikasi nasional. Pada 1 Juli 2016, kontrak ditandatangani antara Kemhan dan Navayo, namun Kejagung menemukan adanya dugaan rekayasa proses administratif dan kerugian negara yang signifikan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 dan 64 KUHP, yang mengindikasikan adanya persekongkolan dan keberlanjutan tindak pidana.

Reaksi Publik & Pengamat:

Pengungkapan kasus ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat pertahanan menyebut kasus ini sebagai tamparan keras terhadap kredibilitas pengelolaan anggaran strategis negara, khususnya di sektor pertahanan yang semestinya steril dari praktik korupsi.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan dan profesional. Harli menambahkan, Kejagung juga akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai korupsi pengadaan satelit tersebut.