FHC,Ketua DPC Partai Hanura Belu, Stefen Alves Tes Mau, mendesak Pemerintah Kabupaten Belu agar segera mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat terkait kelangkaan minyak tanah. Menurutnya, kondisi tersebut telah memicu kenaikan harga minyak tanah di Kota Atambua hingga mencapai Rp12.000 per liter.
“Kami meminta Pemda Belu segera mengambil langkah-langkah konkret agar harga minyak tanah kembali normal. Misalnya dengan menggelar operasi pasar bersama Pertamina untuk menstabilkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) , memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat agen,” ujar Stefen, Sabtu (6/6/2026).
Stefen, yang juga sebagai Anggota Departemen Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat DPP Partai Hanura ini menyoroti adanya dugaan praktik penimbunan minyak tanah yang diduga menjadi salah satu penyebab tingginya harga di pasaran.
“Agen jangan bermain curang. Misalnya, jika mendapat jatah 8 drum, jangan hanya menjual 3 drum lalu menimbun 5 drum untuk dijual kembali di luar pangkalan dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, patut diduga minyak tanah subsidi tersebut ditimbun dan kemudian dijual ke Timor Leste dengan harga yang lebih tinggi,” cetus advokat muda asal Belu itu.
Ditegaskan, Pemda Belu jangan hanya melakukan pencitraan di media. Pekan lalu media sosial ramai memberitakan adanya pengawasan di tingkat agen, namun hingga saat ini harga justru terus melambung di tingkat pengecer.
“Kelangkaan minyak tanah di atambua kota perbatasan sudah hampir 1 bulan, masyarakat saat ini menjerit karena ditingkat pengecer 5 liter harganya Rp. 50. 000-Rp.60.000.” Ungkapnya.
Alves menegaskan lagi, bahwa apabila ditemukan adanya praktik penimbunan minyak tanah, pihaknya meminta agar agen yang terlibat segera ditindak tegas karena telah merugikan dan menyusahkan masyarakat Belu.
“Saat ini, di pasar baru atambua, harga eceran minyak tanah mencapai Rp60.000 untuk 5 liter. Artinya, harga per liter minyak tanah telah menyentuh Rp12.000,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan melonjaknya harga minyak tanah yang semakin membebani masyarakat.***
