Jakarta memasuki fase darurat premanisme. Dalam operasi gabungan berskala besar, TNI dan Polri dikerahkan untuk menggulung sarang-sarang kejahatan jalanan yang selama ini meresahkan warga ibu kota.
FaktahukumNTT.com, Jakarta — Aroma ketegasan memenuhi udara ibu kota. Hampir seribu personel gabungan dari Polri, TNI AD, AL, AU, dan Satpol PP DKI Jakarta menggelar Operasi Anti Premanisme yang dikomandoi langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Bertempat di Lapangan Monas, pasukan gabungan ini memulai langkah agresif untuk menyapu bersih preman-preman yang menebar ketakutan di ruang publik.
“Operasi ini adalah jawaban atas keresahan publik. Kami tidak akan membiarkan Jakarta dikuasai oleh pihak-pihak yang menebar intimidasi,” tegas Karyoto dalam apel gelar pasukan.
Operasi ini berlangsung selama 15 hari, mulai 9 hingga 23 Mei 2025. Sebanyak 999 personel dikerahkan, terdiri dari 663 personel Polri, 306 personel TNI, dan 30 personel Pemprov DKI. Fokus utama operasi adalah penindakan terhadap praktik pungli, pemerasan, intimidasi, hingga penjualan obat-obat terlarang yang kerap terjadi di terminal, pasar, kawasan parkir liar, dan lingkungan usaha kecil-menengah.
Intelijen bergerak, ormas tak kebal hukum
Kekuatan intelijen ikut dilibatkan untuk memetakan titik-titik rawan premanisme. Kapolda mengingatkan bahwa tindakan ilegal atas nama ormas tidak akan ditoleransi. “Kami tidak akan ragu menindak siapapun yang melanggar hukum, meskipun mereka berlindung di balik bendera organisasi masyarakat,” ujarnya.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay menegaskan bahwa TNI siap menyokong penuh langkah ini. “Bersih-bersih ini harus tuntas. Kami sudah instruksikan Kodim dan Korem untuk turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Suara Warga & Pelaku Usaha: Lega dan Mendukung
Dukungan mengalir dari warga dan pelaku usaha. Dika, seorang pedagang kaki lima di Pasar Minggu, menyebut dirinya acap kali dipalak oleh pria berbaju ormas. “Kadang tiap hari diminta jatah. Saya sampai harus ngumpet kalau lihat mereka datang,” ungkapnya.
Dengan operasi ini, banyak warga merasa negara benar-benar hadir dan berpihak pada keamanan publik.
Bukan Operasi Simbolik, tapi Tindakan Nyata
Satpol PP turut menyasar toko-toko yang diduga menjual obat terlarang. “Kami lakukan pengawasan masif di lima kota administrasi. Penindakan akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran pidana,” ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan.
