FK, – Joko Widodo (Jokowi), mantan Presiden Republik Indonesia ini sedang menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam karier politiknya. Organized Crime and Corrupt Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini merilis daftar kandidat presiden terkorup dan pelaku kejahatan terorganisir, di mana nama Jokowi tercantum sebagai finalis. Tuduhan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, namun mengejutkan, tidak ada dukungan dari Prabowo Subianto dan pimpinan partai politik besar?.
Jokowi, yang dikenal sebagai presiden ke-7 Indonesia, mengekspresikan kekecewaannya atas sikap diam Prabowo dan para petinggi partai politik yang selama ini menjadi pendukung setianya. Dalam suasana politik yang semakin memanas, hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang secara terbuka memberikan dukungan. Namun, dengan tidak adanya kursi di DPR RI, pengaruh PSI dianggap minim.
Dukungan Parpol Memudar
Saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden, pimpinan partai politik besar berlomba-lomba menunjukkan kesetiaan. Namun, situasi kini berubah drastis. Ketika isu OCCRP muncul, para pimpinan partai besar lebih memilih untuk bersikap pasif. Ketidakadaan komentar dari Prabowo Subianto, yang kini menjadi presiden, semakin memperkuat dugaan bahwa para elit politik mulai menjauh dari Jokowi.
Dalam lingkungan politik yang pragmatis, dukungan para pimpinan partai sering kali bergantung pada arah angin politik. Salah satu menteri yang dulunya loyalis Jokowi bahkan mengakui bahwa “Kontrak politik dengan Pak Jokowi sudah berakhir. Sekarang kontrak politik dengan Pak Prabowo.”
Sikap Prabowo Subianto
Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Jokowi, tidak menunjukkan tanda-tanda untuk membela Jokowi dalam kasus ini. Bahkan, sumber internal Partai Gerindra mengungkapkan bahwa Prabowo memang sengaja membiarkan isu OCCRP berkembang tanpa intervensi.
Ketidakpedulian Prabowo ini menjadi sinyal kuat bagi para pimpinan partai untuk menjaga jarak dari Jokowi. Mereka khawatir, jika Prabowo tidak menunjukkan dukungan, maka sikap mereka bisa berpengaruh pada stabilitas politik dan kredibilitas pemerintahan saat ini.
Itulah poin-poin penting investigasi Kebocoran Alus Tempo terbaru yang bertajuk: Bagaimana OCCRP Menjaring Nama Korup Presiden Jokowi dan Sikap Prabowo Subianto. Perbincangan wartawan Tempo soal OCCRP dan sikap Prabowo diunggah pada Sabtu (11/1/2025).
Implikasi Politik
Isu yang diangkat OCCRP bukan hanya sekadar tuduhan korupsi, tetapi juga menuduh Jokowi melemahkan lembaga anti-korupsi seperti KPK dan terlibat dalam pelanggaran konstitusi terkait pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
Perubahan drastis dalam dukungan politik ini berpotensi mempengaruhi peta politik Indonesia ke depannya. Jokowi, yang dulu dianggap sebagai figur kuat dalam politik nasional, kini menghadapi isolasi politik yang bisa berdampak pada warisan politiknya, termasuk proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, diamnya Prabowo dan hilangnya dukungan partai besar terhadap Jokowi menunjukkan perubahan alur kekuatan politik.
Meski Jokowi mencoba mempertahankan posisinya, isu OCCRP dan sikap diam Prabowo menjadi tantangan serius bagi masa depan politiknya. Apakah ini pertanda akhir dari era Jokowi? Ataukah Jokowi mampu bangkit dari badai politik ini? Hanya waktu yang akan menjawab.
Sumber: Open.apexnews-sea.com
