Kontroversi Board of Peace (BOP): Indonesia dan Bayang-bayang Kepentingan Global
Penulis: Laurensius Bagus (Founder Titiktemu-genz)
FHC, Kemunculan Board of Peace (BOP) di Indonesia belakangan ini memunculkan diskusi yang cukup luas di ruang publik. Secara normatif, gagasan tentang perdamaian tentu tidak pernah menjadi sesuatu yang problematis. Setiap inisiatif yang bertujuan membangun dialog dan meredam konflik pada dasarnya patut diapresiasi. Namun dalam praktik hubungan internasional, sebuah lembaga atau forum tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu beririsan dengan kepentingan, jejaring kekuasaan, dan dinamika geopolitik yang lebih luas.
Kontroversi muncul ketika publik mengetahui bahwa jejaring dalam BOP juga melibatkan sejumlah figur dan entitas yang memiliki posisi politik kuat di panggung global. Salah satu nama yang sering disebut adalah Donald Trump. Selain itu, ada pula keterkaitan dengan aktor-aktor politik yang memiliki relasi dengan Israel serta jaringan internasional lainnya. Dalam perspektif kajian politik global, keterlibatan aktor semacam ini tentu memunculkan interpretasi yang beragam.
Bagi sebagian kalangan, hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya membangun jaringan diplomasi non-formal yang memperluas ruang dialog internasional. Tetapi bagi sebagian yang lain, keterlibatan tokoh dan negara yang memiliki posisi geopolitik kuat justru menimbulkan pertanyaan tentang arah dan orientasi dari forum tersebut. Apakah BOP murni sebuah platform kemanusiaan, ataukah ia juga berpotensi menjadi arena konsolidasi pengaruh politik global?
Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menjadi relevan karena sejak awal republik ini menempatkan prinsip politik luar negeri *bebas dan aktif* sebagai fondasi. Prinsip tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu, setiap forum internasional yang hadir di Indonesia seharusnya tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional dan tidak menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap konfigurasi kekuatan global tertentu.
Secara akademik, fenomena seperti BOP dapat dipahami sebagai bagian dari praktik *track-two diplomacy*, yaitu diplomasi yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh negara, melainkan oleh jaringan aktor non-negara, tokoh politik, lembaga, maupun komunitas internasional. Model ini memang sering digunakan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih fleksibel. Namun dalam banyak kasus, jalur ini juga kerap bersinggungan dengan kepentingan strategis negara atau kelompok tertentu.
Karena itu, yang menjadi isu utama sebenarnya bukan sekadar siapa saja tokoh yang terlibat, melainkan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas forum tersebut dijalankan. Publik berhak mengetahui arah program, struktur jejaring, serta tujuan jangka panjang dari inisiatif yang mengatasnamakan perdamaian global.
Pada akhirnya, Indonesia tentu terbuka terhadap berbagai inisiatif dialog internasional. Tetapi keterbukaan itu harus tetap disertai kehati-hatian politik. Perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai slogan atau forum seremonial. Ia harus berdiri di atas prinsip kedaulatan, kepentingan nasional, dan posisi Indonesia yang tetap independen di tengah tarik-menarik kekuatan global. (Red)
