FK – Dalam peringatan puncak Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang digelar di Banda Aceh, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa kegiatan ini tidak boleh dipandang sebagai seremonial belaka.
PRB memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai jenis ancaman bencana yang mengintai.
“Peringatan Bulan PRB bukan hanya acara seremonial. Ini adalah upaya nyata untuk terus memelihara dan meningkatkan kemampuan masyarakat terkait kesadaran bahwa negara kita memiliki berbagai jenis bencana, dari gempa bumi, banjir, hingga kebakaran hutan,” ujar Suharyanto pada Kamis (10/10) di Banda Aceh.
Menurut Suharyanto, pengurangan risiko bencana tidak hanya berfokus pada respon cepat saat bencana terjadi, tetapi juga pada pencegahan yang efektif. Peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana adalah inti dari upaya ini.
“Intinya, masyarakat di seluruh Indonesia harus terpelihara kesadaran dan kemampuannya. Setiap ancaman bahaya dapat terjadi kapan saja, dan kesiapan kita untuk menghadapinya akan menentukan seberapa besar dampak yang kita alami,” tegasnya.
Dalam tiga tahun terakhir, BNPB mencatat adanya penurunan dampak bencana di Indonesia, meskipun frekuensi kejadian bencana fluktuatif. Hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah korban jiwa, korban luka, serta kerusakan infrastruktur dan rumah warga.
“Meski jumlah bencana mungkin tidak dapat ditekan, tetapi kita melihat adanya penurunan dampak negatif, termasuk jumlah korban jiwa dan kerusakan rumah. Ini adalah hasil dari kesadaran yang meningkat serta tindakan mitigasi yang lebih baik,” tambah Suharyanto.
Salah satu capaian signifikan dalam pengurangan risiko bencana yang disampaikan oleh Suharyanto adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, luas lahan yang terbakar pada 2023 jauh lebih kecil.
“Pada tahun 2015, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 2 juta hektar. Sementara pada 2019 turun menjadi 1,6 juta hektar, dan pada 2023 hanya sekitar 600 ribu hektar. Ini adalah pencapaian besar, terutama dengan adanya fenomena El Nino yang memperburuk kondisi,” jelasnya.
Namun, Suharyanto mengingatkan bahwa keberhasilan dalam penanganan bencana tidak boleh membuat kita lengah. Menurutnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam memperkuat fase pencegahan bencana.
“Kita tidak boleh hanya kuat dalam hal tanggap darurat. Kita harus lebih kuat lagi di sektor pencegahan dan mitigasi, karena ini yang sebenarnya mengurangi dampak jangka panjang,” ujar Suharyanto.
Dalam konteks Provinsi Aceh, Suharyanto memberikan apresiasi khusus kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat atas kesiapsiagaannya dalam menghadapi potensi bencana.
Data BNPB menunjukkan bahwa jumlah bencana di Aceh pada periode Januari hingga Oktober 2024 tidak terlalu banyak dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hal ini, menurut Suharyanto, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Aceh telah meningkat secara signifikan.
“Masyarakat Aceh sudah jauh lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Ini adalah contoh yang baik dan harus menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.
Di sela-sela acara peringatan Bulan PRB, BNPB juga menyerahkan bantuan darurat kepada Pemerintah Aceh. Bantuan tersebut berupa Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp300 juta dan berbagai peralatan logistik untuk mendukung kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor yang sering terjadi saat musim hujan.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Pj. Gubernur Aceh di Pendopo Gubernur pada Rabu (9/10). Suharyanto berharap bantuan ini dapat memperkuat kemampuan daerah dalam merespon bencana dengan cepat dan efektif.
Peringatan Bulan PRB bukan sekadar momentum untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana, tetapi juga sebagai upaya kolektif dalam memperkuat ketangguhan bangsa Indonesia. Suharyanto berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, dapat terus bersinergi dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Kita harus bekerja sama untuk membangun ketangguhan nasional terhadap bencana. Melalui penguatan pencegahan, edukasi, dan kesiapsiagaan, kita bisa mengurangi dampak bencana di masa depan,” tutupnya.
Dengan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, BNPB berkomitmen untuk terus memimpin upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia, menjadikan masyarakat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi ancaman bencana alam di masa mendatang.
