Menkomdigi Meutya Hafid Apresiasi Kritik Masyarakat, Janji Tata Kelola Pemerintahan Lebih Baik

FK, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan penataan organisasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Kritik dan saran tersebut dianggap sebagai bagian penting dalam upaya Kemkomdigi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan akuntabel, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 20 Januari 2025, mengatakan bahwa Kemkomdigi sangat mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap kinerja lembaga tersebut. Fifi menyebutkan bahwa upaya ini merupakan bentuk komitmen Kemkomdigi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel, terutama di tengah era digital yang semakin kompleks.

“Terima kasih banyak kepada masyarakat atas kritik dan saran yang diberikan. Kami optimistis bisa menjalankan tugas ini dengan lebih baik, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang,” ujar Fifi, yang juga menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik di Kemkomdigi akan dievaluasi kinerjanya secara berkala oleh Menkomdigi.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas, yang menjadi landasan bagi mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Kemkomdigi bertekad untuk terus menjaga komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.

“Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Kami berharap dengan adanya evaluasi ini, Kemkomdigi dapat terus memperbaiki diri demi kepentingan masyarakat,” tambah Meutya Hafid.

Kemkomdigi, yang menjadi motor penggerak transformasi digital di Indonesia, mengaku akan terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun stakeholders lainnya, untuk mewujudkan program-program yang lebih baik dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Fifi Aleyda Yahya menambahkan bahwa Kemkomdigi juga mengedepankan pengawasan yang baik dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan dengan optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Bhumi ATR/BPN yang memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pertanahan dan tata ruang dengan lebih terbuka.

Dengan komitmen kuat dari Kemkomdigi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kritik dan saran dari masyarakat akan berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mewujudkan Indonesia yang siap menghadapi era digital yang semakin maju.