Nusron Wahid: Pejabat Publik Harus Siap Dikritik, Kritik Masyarakat Jadi Bahan Perbaikan Kebijakan
FHC, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik. Menurutnya, seorang pejabat publik harus siap menerima kritik sebagai konsekuensi dari tugas melayani kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Total Politik di Auditorium Joglo GIK, Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6/2026).
Di hadapan peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa, Menteri Nusron menekankan bahwa pejabat publik tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik harus dipandang sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan pemerintah.
“Kalau pejabat tidak mau, orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum, tidak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus menjadi pejabat publik. Saya ingin kebijakan saya harus lebih baik maka saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat,” ujar Nusron.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Menteri Nusron mengajak mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, prinsip keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi masyarakat merupakan salah satu implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menilai setiap kebijakan publik harus terus diuji dan dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar bangsa. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu terus dibuka agar berbagai masukan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan.
“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” katanya.
Selain membahas pentingnya kritik dalam demokrasi, Menteri Nusron juga mengaitkan momentum kegiatan tersebut dengan Malam Tahun Baru Islam yang berlangsung pada hari yang sama. Ia mengajak para peserta untuk menjadikan pergantian tahun sebagai momentum refleksi dan evaluasi diri.
Menurutnya, setiap individu dituntut untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan dari waktu ke waktu. Prinsip tersebut juga relevan diterapkan dalam tata kelola pemerintahan.
“Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung,” tuturnya.
Menteri Nusron menjelaskan bahwa semangat perbaikan berkelanjutan harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan kebijakan publik. Pemerintah, kata dia, tidak boleh merasa paling benar, melainkan harus terus membuka ruang koreksi agar kebijakan yang dihasilkan semakin efektif menjawab kebutuhan masyarakat.
“Karena saya mau beruntung, maka kebijakan-kebijakan saya itu harus lebih baik,” tambahnya.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, di antaranya Sudaryono dan Budiman Sudjatmiko.
Dialog yang berlangsung interaktif tersebut sempat berjalan sekitar 30 menit sebelum akhirnya dihentikan karena situasi forum menjadi kurang kondusif. Meski demikian, penyelenggaraan kegiatan tetap menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai demokrasi, kebangsaan, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sepyo Achanto, beserta jajaran.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog antara pemerintah dan generasi muda, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
