Penulis: Lukas Onek Narek (Politisi Senior)

Partai: Pilar Demokrasi atau Jerat Otoritarianisme?

FK, Partai politik merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi. Keberadaan dan eksistensinya harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Begitu juga dengan proses pembentukan kepengurusan, mulai dari tingkat pusat hingga ranting, seharusnya berlandaskan asas musyawarah-mufakat, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, realitas seringkali jauh dari idealisme tersebut.

Kepemimpinan Partai: Antara Demokrasi dan Otoritarianisme

Kepemimpinan yang mengabaikan prinsip demokrasi berpotensi menjerumuskan partai ke dalam jurang kehancuran. Praktik otoriter dalam pengelolaan partai, seperti penunjukan pengurus tanpa musyawarah, pengelolaan keuangan yang tertutup, dan pemberhentian sepihak, mencerminkan penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi.

Lebih parah lagi, ketika pemimpin partai memperlakukan organisasi layaknya perusahaan pribadi, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan partai.

Dampak Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan yang otoriter berisiko menggerogoti kepercayaan publik terhadap partai. Praktik korupsi, laporan keuangan manipulatif, dan nepotisme menjadi penyakit kronis yang menghancurkan kredibilitas partai.

Akibatnya, partai kehilangan basis dukungan di akar rumput, yang berdampak langsung pada hasil pemilihan legislatif maupun kepala daerah.

Krisis Kepengurusan dan Kelembagaan

Di tingkat kabupaten, konsolidasi sering dilakukan secara sepihak. Pengurus diangkat dan diberhentikan tanpa mekanisme yang transparan.

Hal ini menyebabkan kekosongan kepengurusan di tingkat desa, yang menyulitkan para calon legislatif dan tim sukses dalam menggalang dukungan.

Reformasi Partai: Jalan Menuju Kebangkitan

Partai politik harus segera berbenah dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan musyawarah-mufakat.

Kepemimpinan yang gagal harus dievaluasi dan, jika perlu, dinonaktifkan demi menyelamatkan masa depan partai.

Reformasi internal menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memenangkan pemilu di masa mendatang.

Partai politik sebagai simbol demokrasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek pengelolaannya.

Menghindari praktik otoriter dan memperbaiki tata kelola partai adalah langkah penting untuk memastikan partai tetap menjadi pilar demokrasi, bukan sebaliknya menjadi jerat otoritarianisme.

 

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.