Menjawab Krisis Kepercayaan Publik
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sering menjadi perhatian. Berbagai survei menunjukkan bahwa transparansi, independensi, dan konsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.
Menurut Dr. Mikhael, polemik antarlembaga dapat memperkuat persepsi negatif publik apabila tidak segera diselesaikan secara terbuka dan profesional.
Ia menilai transparansi penanganan perkara serta pengawasan yang efektif merupakan instrumen penting untuk menjawab kritik masyarakat yang selama ini menilai hukum masih “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
Analisis hukum menunjukkan bahwa persepsi tersebut tidak hanya berdampak pada citra institusi, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, maka kepatuhan terhadap hukum juga dapat menurun.
DPR Diminta Harmonisasi Regulasi
Selain mendorong sinergi antara Polri dan Kejaksaan, Dr. Mikhael Feka juga meminta DPR RI mengambil langkah strategis melalui evaluasi dan harmonisasi regulasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
