Protes dan Tuntutan Sipil
Aksi protes tak hanya dilakukan lewat pernyataan. Dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta, empat pemuda Papua membentangkan spanduk bertuliskan “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining” di hadapan Wakil Menteri Luar Negeri.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, juga menyatakan bahwa kewenangan daerah sangat terbatas dalam mencabut izin, karena sebagian besar izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat. “Kami hanya bisa melihat kerusakan terus terjadi,” ujarnya lirih.
Langkah Presiden Prabowo mencabut izin tambang nikel ini mendapat apresiasi luas. Namun, banyak pihak menilai langkah tersebut belum cukup. Koalisi masyarakat sipil mendesak audit total seluruh tambang di kawasan timur Indonesia serta reformasi sistem perizinan yang selama ini kerap tak transparan.
“Raja Ampat bukan untuk ditambang. Ia adalah warisan dunia yang tak tergantikan,” ujar Direktur WALHI Papua Barat.
Apakah pencabutan izin ini akan menjadi titik balik penyelamatan ekosistem Raja Ampat atau hanya respons politik sesaat? Waktu yang akan menjawab.
