Revolusi PPDB 2024: BMPS dan Kadis Pendidikan NTT Bahas Solusi untuk Sekolah Swasta

FK – Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT dan sejumlah kepala sekolah swasta di Kota Kupang menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala Dinas Pendidikan NTT, Ambrosius Kodo, beserta jajarannya pada Selasa (28/05/2024).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024, dengan fokus khusus pada keadilan bagi sekolah swasta.

Komitmen untuk PPDB yang Adil

Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa proses PPDB 2024 berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kita ingin memastikan bahwa tidak boleh ada praktek-praktek penerimaan siswa di luar mekanisme yang sudah diatur. Banyak kendala yang kami alami, namun apa yang diatur dalam Permendikbud tentu menjadi rujukan kita,” jelas Ambrosius.

Ia menekankan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak agar masalah PPDB yang dialami oleh sekolah swasta dapat segera diatasi.

“Kita harus bersama-sama membangun kualitas pendidikan yang baik di sekolah swasta, sehingga sekolah swasta memiliki pesona yang dapat diandalkan dalam PPDB Tahun 2024,” tambahnya.

Upaya BMPS untuk PPDB yang Transparan

Ketua Umum BMPS NTT, Winston Neil Rondo, menyebut pertemuan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan BMPS untuk memastikan PPDB 2024 berjalan adil dan transparan.

“Ini bagian dari agenda perjuangan yang terus berkelanjutan dalam beberapa tahun ini untuk memastikan agar PPDB itu adil, jujur, dan sanggup memberi sukacita bukan hanya bagi sekolah negeri saja tapi juga untuk sekolah swasta,” ungkapnya.

Winston menegaskan bahwa kerja sama antara BMPS NTT dan Dinas Pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi praktek-praktek buruk yang berpotensi terjadi dalam PPDB 2024.

“Kami memberi catatan khusus untuk PPDB Tahun 2024 mendatang. Kami meminta dukungan bapak Kadis untuk memastikan bahwa tidak boleh ada double shift (sekolah pagi dan siang). Tadi disebutkan ada 2 sekolah, namun temuan kami lebih dari itu,” tegas Winston.

Poin Penting dari BMPS

Dalam pertemuan tersebut, BMPS NTT menyampaikan dua poin penting lainnya. Pertama, pemerintah harus bersikap tegas terhadap siapa pun yang berlaku curang dalam PPDB. Kedua, memangkas proses PPDB yang terlalu panjang, seperti pendaftaran online 1 dan offline.

BMPS NTT juga akan terus mengawal pelaksanaan PPDB 2024 dengan mengadakan pertemuan bersama Ombudsman, Komisi V DPRD NTT, dan Penjabat Walikota Kupang untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disepakati, BMPS dan Dinas Pendidikan NTT berkomitmen untuk menghadirkan PPDB 2024 yang adil dan transparan bagi sekolah swasta.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di NTT secara keseluruhan, memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, dan memastikan bahwa setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat berkontribusi secara optimal dalam mencetak generasi muda yang berprestasi.

Informasi lebih lanjut mengenai hasil pertemuan dan langkah-langkah yang akan diambil dapat diakses melalui laman resmi Dinas Pendidikan NTT dan BMPS NTT. Dengan semangat revolusi PPDB 2024, NTT siap menyongsong masa depan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.