“Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat ikut berperan dalam mengawasi dan memantau permasalahan pertanahan. Ini juga bentuk transparansi yang sangat diperlukan,” ujarnya.
Kolaborasi Pemerintah dalam Menangani Polemik
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga turut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah di perairan utara Pulau Jawa, khususnya di kawasan Desa Kohod.
Selain itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, berharap polemik ini dapat segera diselesaikan untuk memastikan kelancaran pembangunan yang berkelanjutan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara.
Sebagai langkah lanjutan, seluruh pimpinan terkait menggunakan kendaraan LVT untuk meninjau proses pencabutan pagar laut yang melibatkan pasukan gabungan dari TNI, Polri, Bakamla, serta nelayan setempat.
Proses pencabutan ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menjaga kesalahan administratif di bidang pertanahan dan menyelesaikan polemik yang ada.
Dengan investigasi yang sedang berlangsung dan langkah tegas yang diambil oleh Kementerian ATR/BPN, diharapkan agar masalah pertanahan ini dapat segera terselesaikan dengan adil dan transparan, serta tidak mengganggu kestabilan sosial di kawasan tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
