Jakarta, FHNC – Di tengah arus cepat perubahan sosial dan politik, tokoh relawan dan aktivis muda Syafrudin Budiman menegaskan bahwa peran generasi Z dan milenial jauh lebih strategis daripada sekadar menjadi penonton. Dalam diskusi publik bertajuk Hermeneutika Politik Pancasila yang digelar di Jakarta pada 10 Agustus 2025, Syafrudin mendesak agar pemuda mengambil posisi sebagai “intelektual organik” — pelaku perubahan yang merumuskan jawaban intelektual terhadap persoalan bangsa, bukan sekadar mengikuti narasi yang sudah ada.
Syafrudin, yang dikenal aktif sebagai Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 dan Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), memaparkan bahwa hermeneutika Pancasila bukan sekadar kajian akademis. Baginya, penafsiran ulang nilai-nilai dasar bangsa harus menjadi alat perjuangan melawan penindasan, kemiskinan, korupsi, budaya patriarki, oligarki politik, dan radikalisme yang mengancam keutuhan NKRI. Ia menekankan Pancasila harus dimurnikan menjadi gerakan nyata—bukan sekadar jargon politik.
Menurut Syafrudin, realitas historis memperlihatkan pemuda selalu menjadi motor perubahan — dari era proklamasi, ke masa mahasiswa 1966 dan 1998, hingga posisi generasi muda sekarang yang mulai mengisi ruang-ruang kekuasaan di parlemen dan pemerintahan daerah. Namun tantangan hari ini berbeda: pemuda perlu menggabungkan kapasitas intelektual dengan organisasi praktis untuk mewujudkan agenda besar seperti Indonesia Emas 2045. “Pemuda harus tampil sebagai Intelektual Organik yang memberi jawaban atas problem sosial, ekonomi, politik, dan hukum,” ujarnya.
Dalam aspek ekonomi, Syafrudin mendorong orientasi pada ekonomi kerakyatan — menempatkan UMKM, koperasi, dan konteks ekonomi mikro sebagai pusat strategi pembangunan. Ia berargumen bahwa tanpa keadilan sosial dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperlebar jurang ketimpangan. Pernyataan ini ia kaitkan langsung dengan amanat pasal-pasal sosial ekonomi dalam UUD 1945 yang menekankan peran negara dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat.
Situs Berita Independen
Politik kader dan konsolidasi juga menjadi sorotan. Syafrudin menyerukan agar kaum muda aktif berorganisasi — baik di partai politik, organisasi kemasyarakatan, maupun komunitas profesional — dan menggalang aliansi strategis dengan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, media, dan pelaku usaha. Menurutnya, politik yang inklusif dan terstruktur memberi peluang lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berkarakter serta berpihak pada kepentingan rakyat.
Para pengamat menilai gagasan Syafrudin relevan: era digital dan demokrasi yang semakin terbuka menuntut generasi muda untuk lebih dari sekadar suara massa — mereka harus menjadi pembentuk wacana publik dan pembuat kebijakan. Namun, kritik juga muncul soal mekanisme konkret agar hermeneutika Pancasila tidak berhenti sebagai retorika; butuh program pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, serta ruang-ruang praktek demokrasi yang riil.
Akhirnya, Syafrudin menegaskan tiga dimensi Pancasila yang mesti dihidupkan: realita, idealisme, dan fleksibilitas. Ia menegaskan — Pancasila harus menjadi basis tindakan nyata, dari politik hingga ekonomi, agar visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar impian. Bagi Syafrudin, masa depan bangsa terletak pada kemampuan generasi muda untuk membaca zaman, membangun solidaritas lintas-segmen, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara operasional di masyarakat.
