Tragedi MBG di Bogor: Ratusan Anak Tumbang, BGN Diminta Stop Bela Diri!

FaktahukumNTT.com, Bogor – Program unggulan pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), berubah menjadi bencana di Kota Bogor. Ratusan anak dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program tersebut, memaksa Pemkot Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Tragedi ini memicu gelombang kritik terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) yang dianggap terlalu sibuk membela diri alih-alih menyelidiki akar persoalan dan menyusun langkah korektif.

“Respons BGN seharusnya bukan dengan membela diri. Kalau sudah ratusan anak yang jadi korban, ya sudah jelas sumbernya dari makanan MBG,” ujar Rissalwan Habdy Lubis, pengamat sosial dari Universitas Indonesia, kepada Wartawan, Selasa (13/5/2025).

Menurut Rissalwan, sikap defensif BGN menunjukkan lemahnya keseriusan dalam mengelola keamanan pangan, yang seharusnya menjadi fondasi utama dari program yang menyasar anak-anak sekolah ini.

“Jangan buru-buru bicara gizi. Kalau makanan tidak aman, itu bukan gizi, tapi racun,” tegasnya.

Pemerintah Daerah Bergerak Cepat, Pusat Dinilai Lamban

Langkah cepat Pemerintah Kota Bogor diapresiasi banyak pihak. Status KLB diberlakukan demi mempercepat respons kesehatan dan menghindari jatuhnya korban lebih banyak. Namun di sisi lain, respons dari pusat justru dinilai lamban dan normatif.

“Kami sudah menegur pihak penyedia makanan, dan sedang mengecek sampel makanan,” ujar Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Senin (12/5/2025).

Pernyataan ini langsung menuai kritik. Banyak pihak menilai, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang siap bertanggung jawab atas bencana yang menyasar anak-anak.

Krisis Tata Kelola Keamanan Pangan

Insiden ini menjadi sorotan dalam konteks krisis tata kelola keamanan pangan. Menurut ahli, makanan MBG kemungkinan besar mengandung bahan baku yang tidak tersertifikasi atau disiapkan dengan proses yang tak higienis.

“Kalau makanan tidak dimasak sempurna atau sudah basi, jelas berisiko tinggi. Ini soal SOP, bukan sekadar soal gizi,” tambah Rissalwan.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Pengamat, orang tua murid, hingga pemerhati anak kini mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap program MBG, termasuk proses pengadaan bahan makanan, distribusi, serta kontrol mutu di lapangan.

Rissalwan menegaskan, kepercayaan publik terhadap program MBG kini dipertaruhkan. Bila tidak ada transparansi dan evaluasi nyata, program ini bisa menjadi bom waktu bagi sektor kesehatan anak.

Tragedi MBG di Bogor adalah sinyal keras bahwa program publik tidak cukup hanya “berniat baik”. Tanpa pengawasan ketat, kontrol kualitas, dan respons tanggap, niat baik bisa berubah menjadi malapetaka. Saatnya BGN introspeksi dan bertindak nyata—bukan sekadar bicara.