Undana dan IAPA NTT Luncurkan Laboratorium Demokrasi Transformatif, Dorong Reformasi Birokrasi Berbasis Data dan AI
FHC, KUPANG – Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Wilayah Nusa Tenggara Timur resmi meluncurkan Laboratorium Centre of Transformative Democracy and Public Governance sebagai pusat riset dan inovasi kebijakan publik yang berfokus pada transformasi birokrasi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Peresmian laboratorium tersebut berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana, Senin (6/7/2026), dan dirangkaikan dengan talkshow ilmiah bertajuk *“Transforming Democracy and Reimagining Governance”* serta pelantikan pengurus DPD IAPA NTT periode 2026–2029.
Kegiatan ini menghadirkan dua tokoh administrasi publik nasional sebagai narasumber utama, yakni Ketua Umum DPP IAPA, M. R. Khairul Muluk, serta akademisi senior Undana, David B. W. Pandie.
Peluncuran laboratorium tersebut menjadi langkah strategis Undana dalam memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik di kawasan Indonesia Timur. Selain menjadi fasilitas akademik, laboratorium ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara kampus, pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat dalam menghasilkan solusi kebijakan berbasis riset.
Dalam pemaparannya, Prof. Khairul Muluk menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara kerja pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, era digital menuntut perguruan tinggi untuk segera menyesuaikan kurikulum agar mampu melahirkan lulusan yang memahami tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Ia menilai pemanfaatan big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan sistem digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspons oleh institusi pendidikan maupun birokrasi.
“Transformasi digital bukan sekadar memindahkan pekerjaan manual ke komputer. Ini merupakan perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, transparan, dan responsif,” ujarnya.
Menurut Prof. Khairul, perguruan tinggi yang mengelola program studi sosial, politik, administrasi, dan pemerintahan harus mulai mengintegrasikan literasi digital serta pemanfaatan AI ke dalam proses pembelajaran.
Hal itu penting agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan birokrasi modern yang semakin mengandalkan teknologi dalam proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, Prof. David Pandie menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kualitas demokrasi. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan harus dibarengi dengan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.
Menurutnya, penggunaan teknologi tidak boleh mengurangi ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Justru sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk memperluas akses publik terhadap informasi dan memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah.
“Teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi dan pelayanan publik. Di saat yang sama, prinsip-prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum harus tetap menjadi fondasi utama,” katanya.
Dekanat FISIP Undana menjelaskan bahwa Laboratorium Centre of Transformative Democracy and Public Governance akan berfungsi sebagai pusat penelitian, diskusi kebijakan, pengembangan model tata kelola pemerintahan, serta pelatihan bagi mahasiswa dan aparatur pemerintahan.
Laboratorium ini juga diharapkan menjadi wadah bagi pengembangan berbagai inovasi kebijakan publik yang mampu menjawab tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, mulai dari digitalisasi pelayanan publik, penguatan tata kelola desa, pengentasan kemiskinan, hingga reformasi birokrasi.
Melalui kehadiran laboratorium tersebut, Undana ingin memperkuat sinergi antara dunia akademik dan birokrasi sehingga hasil penelitian kampus dapat diterapkan secara langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
Kehadiran laboratorium ini juga menegaskan komitmen Undana untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data.
Dengan dukungan IAPA NTT serta para akademisi dan praktisi yang terlibat, laboratorium tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan di Nusa Tenggara Timur.
