Faktahukumntt.com, Kupang – Krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menyikapi hal ini, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, menegaskan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim harus dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pembukaan Sekolah Lapang Iklim untuk Keadilan Iklim (Climate Field School for Climate Justice) di Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, pada Kamis (20/03).
Dalam pidatonya, Wabup Aurum menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sektor swasta, akademisi, serta masyarakat untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrem.
“Krisis iklim bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama. Kita harus bekerja sama agar masyarakat, terutama petani, bisa lebih siap menghadapi dampak perubahan cuaca,” ujar Wabup Kupang.
Sekolah Lapang Iklim: Solusi Adaptasi Cuaca Ekstrem
Program Sekolah Lapang Iklim (SLI) yang diinisiasi oleh BMKG dan Yayasan Centrum Inisiatif Rakyat Mandiri (CIRMA) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pola perubahan iklim serta strategi adaptasi yang tepat. Program ini diharapkan dapat membantu petani dalam mengelola risiko pertanian akibat cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi NTT, Rahmatulloh Adji, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa perubahan iklim sudah berdampak langsung di wilayah NTT, termasuk meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan siklon tropis.
“Dengan Sekolah Lapang Iklim ini, petani dan masyarakat akan dibekali pengetahuan tentang cara membaca prakiraan cuaca, memahami laporan iklim, serta menerapkan strategi pertanian yang lebih adaptif,” jelas Rahmatulloh Adji.
Salah satu langkah konkret yang diajarkan dalam program ini adalah pemanfaatan informasi cuaca untuk menentukan pola tanam yang lebih tepat, sehingga risiko gagal panen dapat diminimalkan.
Sinergi Multi Pihak untuk Ketahanan Iklim
Selain memberikan pelatihan kepada petani, pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan implementasi program ini dan mendorong kerja sama lebih lanjut. Wabup Aurum menegaskan bahwa Sekolah Lapang Iklim ini adalah langkah awal dalam upaya membangun ketahanan iklim di Kabupaten Kupang.
“Jika memungkinkan, kita akan mengadakan evaluasi di bulan April untuk melihat hasil dari pelatihan ini dan bagaimana penerapannya di lapangan,” tambahnya.
Selain itu, program ini diharapkan dapat berkembang ke wilayah lain di NTT yang juga menghadapi tantangan iklim serupa.
Masyarakat Diharapkan Lebih Proaktif
Dalam menghadapi krisis iklim, Wabup Aurum mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih proaktif dalam memahami perubahan iklim dan mengambil langkah preventif. Masyarakat diminta untuk memanfaatkan informasi cuaca yang diberikan BMKG, menerapkan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, serta aktif dalam program edukasi lingkungan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah atau BMKG saja. Kita semua harus terlibat. Krisis iklim berdampak pada kehidupan kita semua, jadi kita harus hadapi bersama,” pungkasnya.
Dengan adanya Sekolah Lapang Iklim dan sinergi antara pemerintah, BMKG, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kupang semakin siap menghadapi tantangan iklim ekstrem.
Program ini menjadi bukti bahwa tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim bisa dimulai dari tingkat lokal dengan kolaborasi yang kuat.
