Ia melihat pasar sebagai titik temu sosial-ekonomi warga — ruang di mana produsen kecil bertemu konsumen, dan tempat pertukaran nilai tambah lokal terjadi.
Renovasi yang diusulkan meliputi penataan sistem sanitasi, area parkir, serta fasilitas penyimpanan untuk menjaga kualitas produk. Ide ini sangat sejalan dengan prioritas nasional yang menempatkan infrastruktur ekonomi rakyat sebagai bagian dari strategi memperkuat kesejahteraan dan meminimalkan disparitas pembangunan.
Namun, pertemuan ini juga mencerminkan fenomena yang lebih luas: bagaimana pemerintah daerah harus menjual kebutuhan proyek infrastruktur kepada pusat, sementara masyarakat menunggu hasilnya di kampung halaman. Bukan rahasia lagi bahwa rencana pembangunan sering kali tertunda karena keterbatasan anggaran, proses birokrasi yang panjang, dan tantangan pembiayaan. Skema pembiayaan inovatif seperti KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) menjadi salah satu strategi untuk memaksimalkan dana yang tersedia, meski masih dalam tahap penjajakan dan negosiasi.
