Salah satu suara yang mengemuka datang dari Lembaga Kajian dan Advokasi Rakyat Indonesia (LKA RI). Melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI, lembaga tersebut mengusulkan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Tenaga Pendidik sebagai dua regulasi yang berdiri sendiri dan memiliki ruang lingkup perlindungan yang lebih komprehensif.
Dalam kajian kebijakan publik, kasus yang terungkap ke ruang publik sering kali hanya merupakan puncak dari fenomena yang lebih besar. Banyak tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik mengalami tekanan, intimidasi, perundungan, ancaman, bahkan kriminalisasi, tetapi tidak semuanya terdokumentasi atau mendapatkan perhatian publik.
Di sektor kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan kerap berada dalam posisi rentan. Mereka berhadapan dengan tekanan pekerjaan yang tinggi, keterbatasan sarana pelayanan, tuntutan masyarakat yang terus meningkat, hingga potensi konflik yang muncul dalam proses pelayanan kesehatan.
