Dewan Pers dan Kemendagri Sepakat Tertibkan Maladministrasi Media Daerah, Siapkan MoU Nasional untuk Perkuat Profesionalisme Pers
FHC, Dewan Pers dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat memperkuat tata kelola hubungan antara pemerintah daerah dan media massa guna mengatasi berbagai praktik maladministrasi yang selama ini terjadi di daerah. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam audiensi Dewan Pers dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperbaiki ekosistem pers daerah sekaligus menjaga independensi media di tengah meningkatnya tantangan profesionalisme jurnalistik dan tata kelola komunikasi publik pemerintah daerah.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah masih adanya praktik kerja sama media dengan pemerintah daerah yang menyimpang dari prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam sejumlah kasus, wartawan bahkan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi kehumasan pemerintah daerah, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara tugas jurnalistik dan aktivitas komunikasi institusi pemerintah.
