Dari Labuan Bajo, Johni Asadoma Menitipkan Aspirasi NTT: Saat Kesehatan, Pekerjaan, dan Perlindungan Sosial Menjadi Prioritas Bersama
FHC, Di balik pesona Labuan Bajo yang mendunia, masih tersimpan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan geliat pariwisata. Masih ada warga yang harus menempuh perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari demi memperoleh layanan kesehatan. Masih banyak pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor informal tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai.
Realitas itulah yang disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat menyambut kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (23/7). Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang dialog antara daerah dan pemerintah pusat untuk menyuarakan kebutuhan riil masyarakat.
Di hadapan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dan enam anggota lainnya, Johni memaparkan bahwa pembangunan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial masih menjadi pekerjaan besar bagi NTT.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah struktur ketenagakerjaan daerah yang didominasi sektor informal. Sekitar 75,28 persen penduduk bekerja pada awal 2026 menggantungkan penghasilan dari sektor yang rentan terhadap berbagai risiko.
Mayoritas merupakan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja informal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, mereka belum seluruhnya terlindungi oleh sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
Karena itu, Johni berharap dukungan pemerintah pusat agar cakupan perlindungan sosial semakin luas, terutama bagi masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah layanan kesehatan.
Sebagai provinsi kepulauan, NTT masih menghadapi keterbatasan tenaga medis, dokter spesialis, alat kesehatan, hingga ketersediaan obat-obatan di sejumlah daerah terpencil.
Akibatnya, masyarakat sering kali harus dirujuk ke Kota Kupang dengan biaya transportasi dan akomodasi yang tidak sedikit.
Johni berharap kunjungan Komisi IX DPR RI menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan.
Menurutnya, membangun Indonesia dari wilayah timur berarti memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Kunjungan ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dipisahkan dari kolaborasi lintas sektor.
Hadirnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKKBN, BP3MI, Balai Besar POM, APINDO hingga serikat pekerja menunjukkan bahwa tantangan pembangunan memerlukan kerja bersama.
Labuan Bajo hari itu bukan hanya menjadi destinasi wisata dunia, tetapi juga ruang lahirnya harapan baru agar pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat NTT semakin mendapat perhatian nasional.
