FK – Kabupaten Kupang diguncang oleh dugaan monopoli dalam industri peternakan setelah kuota ekspor sapi turun secara misterius.
Pengusaha sapi mengambil tindakan keras dengan mendatangi Dinas Peternakan, menuntut transparansi dan keadilan dalam alokasi kuota.
Skandal ini mencuatkan pertanyaan serius akan praktik korupsi di balik layar yang mengganggu ekonomi lokal.
Kabupaten Kupang, salah satu penghasil sapi terbesar di NTT, mendapati dirinya dalam sorotan publik setelah kuota ekspor sapi tiba-tiba direvisi turun. Dari 23.500 ekor sapi yang diharapkan untuk diekspor pada tahun 2024, angka tersebut anjlok menjadi hanya 14.000 ekor.
Para pengusaha sapi, yang merasa terpinggirkan oleh keputusan tersebut, bersatu untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Dengan tuduhan monopoli dan praktik korupsi menghantui, para pengusaha sapi memutuskan untuk menggeruduk kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kupang.
Mereka menuntut klarifikasi dan transparansi dalam proses pengalokasian kuota ekspor, serta meminta pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Skandal ini memicu kecaman publik dan menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan industri peternakan di daerah tersebut. Penurunan drastis dalam kuota ekspor sapi tidak hanya berdampak pada para peternak, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi lokal dan nasional.
Dampak dan Implikasi: Praktik monopoli dalam alokasi kuota ekspor sapi bukan hanya menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku usaha kecil dan baru di Kabupaten Kupang, tetapi juga mengganggu ketahanan ekonomi dan pertumbuhan wilayah tersebut.
Dengan ekonomi lokal yang terganggu, potensi kerugian jangka panjang dapat meluas ke sektor-sektor lain, mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera mengambil tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum dalam industri peternakan.
Transparansi dalam proses pengalokasian kuota ekspor sapi serta penegakan keadilan akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan stabilitas ekonomi lokal.
Klik link berikut:
