GMNI Belu menegaskan bahwa:
“Pemerintahan yang tertutup akan melahirkan kecurigaan publik. Rakyat menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran, kebijakan, dan program pembangunan”.
“Kolaborasi dengan DPRD dan masyarakat sipil adalah syarat penting agar roda pemerintahan berjalan harmonis. Konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif akan mengorbankan kepentingan rakyat”.
“Mengutamakan kepentingan rakyat kecil harus menjadi prioritas, bukan proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir kelompok”.
“Integritas dan moralitas pejabat publik adalah modal utama. Pelanggaran hukum atau etika politik akan menjadi pintu masuk bagi proses pemakzulan”.
“Kami, GMNI Belu, menyerukan kepada Bupati Belu untuk mengambil pelajaran dari kasus Pati: jangan menunggu gelombang protes rakyat membesar baru merespons. Dengarkan suara rakyat sejak dini, tegakkan keadilan, dan pastikan bahwa setiap kebijakan berpihak kepada wong cilik”.
“Jika Bupati abai, sejarah telah membuktikan—sekuat apa pun kekuasaan, ia akan runtuh bila rakyat sudah kehilangan kepercayaan”.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
