Di sinilah letak rapuhnya kepastian kerja PPPK.
Jika persoalan ini hanya menyangkut nasib individu PPPK, mungkin dampaknya masih bisa dipandang sebagai konsekuensi kebijakan fiskal. Namun realitasnya jauh lebih luas.
Di banyak daerah, PPPK justru mengisi posisi vital dalam pelayanan publik.
Di sektor pendidikan, ribuan guru PPPK kini menjadi tulang punggung sekolah-sekolah negeri, terutama di daerah terpencil. Di sektor kesehatan, tenaga medis PPPK membantu menutup kekurangan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Di pemerintahan desa dan kecamatan, mereka memastikan administrasi publik tetap berjalan.
Jika ketidakpastian status PPPK terus dibiarkan, pelayanan publik berpotensi ikut terganggu.
Bayangkan sebuah daerah yang sudah kekurangan guru, lalu terpaksa tidak memperpanjang kontrak PPPK karena terbentur batas belanja pegawai. Atau puskesmas di daerah terpencil yang kehilangan tenaga medis karena pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran.
Pada titik ini, persoalan PPPK tidak lagi sekadar masalah pegawai. Ia menjadi masalah pelayanan negara kepada warganya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
