Karena itu, yang menjadi isu utama sebenarnya bukan sekadar siapa saja tokoh yang terlibat, melainkan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas forum tersebut dijalankan. Publik berhak mengetahui arah program, struktur jejaring, serta tujuan jangka panjang dari inisiatif yang mengatasnamakan perdamaian global.
Pada akhirnya, Indonesia tentu terbuka terhadap berbagai inisiatif dialog internasional. Tetapi keterbukaan itu harus tetap disertai kehati-hatian politik. Perdamaian tidak cukup dimaknai sebagai slogan atau forum seremonial. Ia harus berdiri di atas prinsip kedaulatan, kepentingan nasional, dan posisi Indonesia yang tetap independen di tengah tarik-menarik kekuatan global. (Red)
