Kota Kupang Hadapi Ancaman Kekeringan dan Cuaca Ekstrem, Pemkot Perkuat Jejaring Pendanaan Iklim untuk Masa Depan Berkelanjutan
FHC, Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata melalui penguatan jejaring kemitraan dan akses pendanaan iklim. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Jejaring Pendanaan Iklim yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan strategis tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendanaan, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga media massa guna membangun kolaborasi dalam mendukung program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, yang hadir mewakili Wali Kota Kupang, menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang dihadapi masyarakat Kota Kupang saat ini.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kota Kupang yang berada di kawasan semi-arid menyebabkan daerah ini rentan terhadap musim kemarau panjang, keterbatasan sumber daya air, peningkatan suhu udara, serta tekanan terhadap ekosistem dan lingkungan hidup.
“Perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ancaman kekeringan, cuaca ekstrem, penurunan kualitas lingkungan, hingga dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian menjadi persoalan yang harus dihadapi bersama,” ujar Ignasius saat membacakan sambutan Wali Kota Kupang.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak tinggal diam menghadapi berbagai risiko tersebut. Berbagai program adaptasi dan mitigasi terus dijalankan sebagai bagian dari visi pembangunan Kota Kupang sebagai Kota Kasih yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.
Beberapa program yang telah dan terus diperkuat antara lain gerakan tanam air dan panen air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air, rehabilitasi daerah aliran sungai, reboisasi kawasan kritis, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, hingga pengembangan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga berupaya memastikan seluruh kebijakan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip ketahanan iklim agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.
Dalam forum tersebut, Ignasius menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kota Kupang bukan semata-mata untuk mencari sumber pendanaan baru, melainkan membawa komitmen, rencana aksi, serta kesiapan membangun kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pihak.
Menurutnya, kompleksitas persoalan perubahan iklim tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga donor, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal.
“Pendanaan iklim bukan sekadar soal uang. Ini adalah investasi untuk melindungi masyarakat rentan, menjaga sumber daya air, serta memastikan generasi masa depan tetap memiliki lingkungan yang layak untuk ditinggali,” katanya.
Forum Jejaring Pendanaan Iklim dinilai menjadi ruang penting untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan daerah dengan berbagai peluang pendanaan yang tersedia. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dapat memaparkan prioritas pembangunan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih konkret dengan para mitra pendanaan.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Kupang juga mempresentasikan berbagai risiko iklim yang sedang dihadapi daerah serta sejumlah program adaptasi yang sedang dan akan dijalankan ke depan.
Paparan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada para mitra pembangunan mengenai kebutuhan daerah sekaligus peluang investasi dan kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama.
Sementara itu, Country Manager Catholic Relief Services (CRS) Indonesia dan Timor Leste, Yane A. Tamonob, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, forum jejaring pendanaan iklim merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan iklim sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga donor.
“Ketahanan iklim hanya bisa terwujud jika seluruh pihak bekerja bersama dan menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian utama dari solusi,” ujarnya.
Yane berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan tindak lanjut yang konkret berupa penguatan jejaring pendanaan iklim, peningkatan akses pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan, serta lahirnya program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, lembaga donor, dunia usaha, dan masyarakat, Pemerintah Kota Kupang optimistis berbagai tantangan perubahan iklim dapat dihadapi secara lebih efektif.
Forum Jejaring Pendanaan Iklim diharapkan menjadi titik awal lahirnya berbagai investasi berkelanjutan dan kemitraan strategis yang mampu memperkuat ketahanan Kota Kupang dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mewujudkan masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
