Oleh karena itu, LSM ini mengambil langkah tegas dengan menuntut kinerja unggul dari BPKP Propinsi NTT sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perhitungan kerugian keuangan negara.
Dalam upaya mempercepat proses penyidikan dan pertanggungjawaban terhadap kasus korupsi di Rote Ndao, LSM ANTRA RI siap untuk terus mengawal dan memastikan bahwa lembaga-lembaga terkait bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Mereka juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk aksi demonstrasi, jika tuntutan mereka tidak segera direspons dengan tindakan konkret.
Dengan adanya tekanan dan tuntutan dari LSM ANTRA RI, diharapkan BPKP Propinsi NTT dapat memberikan respons yang positif dan bertindak sesuai dengan kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan kasus korupsi di Kabupaten Rote Ndao.
Hal ini diharapkan dapat membawa keadilan bagi masyarakat dan memberikan sinyal kuat bahwa penyalahgunaan keuangan negara tidak akan ditoleransi.
