Melki Titip Harapan Besar pada Kepala BPAD Baru: NTT Harus Berdiri dengan Kekuatan Sendiri
FHC, Suasana aula Hotel Sasando Kupang, Senin, 18 Mei 2026, tidak sekadar menjadi tempat pelantikan pejabat baru. Di ruangan itu, tersimpan harapan besar tentang masa depan fiskal Nusa Tenggara Timur—tentang bagaimana sebuah daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat mulai belajar berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Di hadapan para pimpinan perangkat daerah, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi melantik Johny E. Ataupah sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) Provinsi NTT. Turut hadir Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Plh Sekda Flori Rita Wuisan, para asisten sekda, dan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Namun pelantikan itu terasa lebih dari sekadar seremoni birokrasi. Ada nada kegelisahan sekaligus optimisme dalam pidato Gubernur Melki. Ia berbicara tentang tantangan besar yang sedang dihadapi NTT: keterbatasan anggaran, tingginya angka kemiskinan, stunting, dan kebutuhan pembangunan yang terus mendesak.
Di tengah kondisi itu, Melki menyampaikan target yang tidak kecil. Pemerintah Provinsi NTT ingin setengah belanja APBD tahun 2026 dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini langkah berani,” kata Melki di hadapan peserta pelantikan.
Bagi gubernur, jabatan Kepala Bapenda bukan sekadar posisi administratif. Jabatan itu adalah jantung kekuatan fiskal daerah. Dari lembaga inilah, menurutnya, nasib banyak program pembangunan ditentukan.
Ia memahami bahwa pembangunan tidak bisa hanya berharap pada dana pusat. Ketika efisiensi anggaran nasional mulai dirasakan daerah, NTT harus mencari tenaga dari dalam dirinya sendiri.
Karena itu, Johny E. Ataupah datang ke jabatan baru dengan beban harapan yang besar.
Melki bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2026, realisasi pendapatan daerah baru menyentuh angka 15,53 persen. Angka yang menurutnya masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Di titik itulah, Bapenda diminta bergerak lebih cepat.
Bukan hanya mengejar angka penerimaan, tetapi juga membangun budaya baru dalam pengelolaan pendapatan daerah—lebih disiplin, lebih transparan, dan lebih inovatif.
“Kalau kita mau pembangunan tetap berjalan baik, satu-satunya cara adalah meningkatkan PAD,” tegas Melki.
Ia kemudian memetakan pekerjaan rumah besar yang menanti Johny Ataupah dan jajaran Bapenda. Mulai dari memperluas basis pajak, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran, menekan kebocoran pendapatan, hingga membangun moral aparatur dalam mengelola aset daerah.
Salah satu sorotan utama gubernur adalah pajak kendaraan bermotor.
Di NTT, tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan disebut masih berada di bawah 50 persen. Angka itu menunjukkan bahwa potensi besar daerah sebenarnya masih tersembunyi dan belum tergarap maksimal.
Bagi Melki, persoalan pajak bukan hanya soal penerimaan uang daerah. Di balik itu ada soal kesadaran kolektif bahwa pembangunan membutuhkan partisipasi bersama.
Karena itu, ia meminta seluruh UPTD Bapenda di kabupaten/kota memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat agar pelayanan pajak menjadi lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Di sela-sela pembicaraan tentang fiskal, Melki juga menyinggung kondisi ekonomi NTT yang mulai menunjukkan geliat positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi NTT triwulan pertama 2026 mencapai 5,32 persen.
Sektor akomodasi, makan minum, pertanian, peternakan, kelautan, dan konsumsi rumah tangga mulai bergerak. Tetapi gubernur menyadari, pertumbuhan ekonomi belum otomatis menyelesaikan persoalan sosial yang selama ini membelit NTT.
Kemiskinan masih berada di angka 17,5 persen. Stunting masih menjadi tantangan serius. Rata-rata lama sekolah juga baru mencapai 8,22 tahun.
Karena itu, bagi Melki, penguatan PAD bukan sekadar target administrasi pemerintahan. Ia melihatnya sebagai jalan agar program-program sosial dan pembangunan tetap bisa berjalan untuk masyarakat kecil di desa-desa, pesisir, dan wilayah terpencil.
Dalam pidatonya, Melki juga meminta seluruh pimpinan OPD menjadi “jenderal lapangan” yang mampu menerjemahkan program prioritas pemerintah secara nyata. Ia menyebut penguatan ekonomi kerakyatan, hilirisasi produk unggulan daerah, hingga program One Village One Product (OVOP) dan One School One Product (OSOP) sebagai arah pembangunan yang harus dijaga bersama.
Sementara itu, Johny E. Ataupah sendiri bukan wajah baru di birokrasi NTT. Sebelum dipercaya memimpin Bapenda, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
Kini, ia memasuki ruang pengabdian baru—ruang yang penuh tantangan sekaligus harapan.
Sebab di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, masyarakat NTT menunggu satu hal sederhana: agar daerah ini mampu membiayai kemajuannya sendiri.
