FK, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran vital Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendorong pembangunan, tetapi juga sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian global dan dinamika perekonomian. Untuk itu, APBN akan terus dikelola dengan baik agar tetap sehat dan berkelanjutan.
“Saya selalu katakan bahwa APBN hadir dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ini adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa APBN tetap sehat dan andal, sehingga bisa terus memainkan peran penting bagi kesejahteraan rakyat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, Selasa (11/2).
Menurut Menkeu, APBN bisa menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kesejahteraan rakyat melalui tiga cara: meningkatkan penerimaan negara, mengelola belanja dengan kualitas yang baik, dan mendorong pembiayaan yang inovatif. Di bidang penerimaan, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dan berbasis digital.
“Kami berinvestasi dalam sistem seperti Coretax dan CEISA. Meskipun ada tantangan, kami akan terus meningkatkannya. Membangun sistem seperti Coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi bukan hal yang mudah, namun kami akan memastikan bahwa sistem ini lebih andal dan mempermudah wajib pajak untuk mematuhi hukum,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menerima arahan dari Presiden untuk memperkuat penerimaan pajak, termasuk dalam mengatasi kebocoran, penggelapan, dan penghindaran pajak. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi satu sistem yang lebih kuat.
“Dengan sistem ini, wajib pajak akan memiliki data yang konsisten, dan kami dapat menyediakan layanan yang lebih baik sehingga tidak ada pengulangan data dan biaya kepatuhan yang tinggi,” tambah Menkeu.
Terkait dengan belanja yang berkualitas, saat ini kementerian dan lembaga tengah fokus pada efisiensi anggaran dan efektivitas belanja. Menkeu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberi arahan agar belanja dilakukan secara lebih efisien, bersih, dan terarah, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan rakyat.
Selain itu, Menkeu mendorong pembiayaan yang inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan meningkatkan kemitraan publik-swasta dan memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita harus meningkatkan produktivitas. Indonesia memiliki aspirasi menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia, dan kami berkomitmen terhadap perubahan iklim serta pengentasan kemiskinan. Kami akan menggunakan semua kebijakan dan instrumen yang ada untuk mendukung pertumbuhan yang lebih berkualitas, pemerataan, dan pencapaian prioritas nasional,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
