Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas, yang menjadi landasan bagi mereka untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Kemkomdigi bertekad untuk terus menjaga komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.
“Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Kami berharap dengan adanya evaluasi ini, Kemkomdigi dapat terus memperbaiki diri demi kepentingan masyarakat,” tambah Meutya Hafid.
Kemkomdigi, yang menjadi motor penggerak transformasi digital di Indonesia, mengaku akan terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik masyarakat maupun stakeholders lainnya, untuk mewujudkan program-program yang lebih baik dalam mewujudkan cita-cita pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Fifi Aleyda Yahya menambahkan bahwa Kemkomdigi juga mengedepankan pengawasan yang baik dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan dengan optimal. Salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Bhumi ATR/BPN yang memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pertanahan dan tata ruang dengan lebih terbuka.
