Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut.

“Langkah kolaborasi ini sangat penting agar tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan pesisir,” ujar Sakti.

Langkah Selanjutnya: Penyelesaian dan Pemulihan Hak Negara

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jika pembangunan pagar laut ilegal ini terbukti tidak sah, maka hak atas tanah dan ruang laut tersebut harus dikembalikan kepada negara.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan diambil segera.

Kebijakan penegakan hukum yang kuat terhadap pembangunan ilegal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan ruang laut Indonesia serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat, terutama dalam mencegah kerusakan lingkungan yang dapat memengaruhi kehidupan pesisir.