FaktahukumNTT.com, Kota Kupang – Dalam upaya memperkuat landasan pembangunan nasional yang inklusif dan berbasis kawasan, Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli, melaksanakan serangkaian pertemuan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Juni 2025.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mengangkat paradigma pembangunan nasional dari pinggiran menuju pusat, atau Membangun Indonesia dari NTT dan Kawasan.
Pertemuan utama berlangsung di ruang kerja Kepala Kepolisian Daerah NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko, di Markas Polda NTT, Kota Kupang. Dalam suasana hangat dan akrab, Firman Jaya Daeli yang juga dikenal sebagai mantan Tim Perumus berbagai Undang-Undang penting (UU Kepolisian, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah, dan lainnya) berdiskusi empat mata dengan Kapolda NTT membahas arah pembangunan hukum, politik, dan keamanan nasional yang berbasis pada konstitusionalitas dan profesionalitas institusi.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas institusi Polri dalam memperkuat negara hukum dan demokrasi, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan kepulauan seperti NTT.
Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko—lulusan terbaik Akpol 1993 dengan penghargaan Adhi Makayasa—menyampaikan komitmennya dalam mengawal stabilitas keamanan daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Pertemuan ini dilengkapi dengan diskusi informal yang turut dihadiri Wakapolda Brigjen Pol. Baskoro Tri Prabowo, Irwasda Kombes Pol. Murry Mirranda, serta sejumlah pejabat utama Polda NTT, bersamaan dengan kegiatan donor darah Bhayangkara dalam rangka memperingati HUT Polri 1 Juli 2025.
Tidak hanya dengan aparat keamanan, Firman Jaya Daeli juga diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zeth Tadung Allo. Dalam pertemuan bersama Wakil Kajati Ikhwan Nur Hakim, diskusi berfokus pada penguatan supremasi hukum, keadilan, dan pemberantasan korupsi. Kajati NTT sendiri merupakan sosok senior yang pernah bertugas sebagai penyidik KPK pada awal 2000-an, menunjukkan integritas tinggi lembaga penegak hukum di NTT.
Lebih lanjut, agenda kunjungan Firman Jaya Daeli juga menyasar unsur legislatif dan akademik. Pertemuan bersama Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni, dan sejumlah anggota dewan menyoroti kebutuhan reformasi kebijakan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan pro-rakyat.
Ia juga berdialog panjang dengan Prof. Dr. Fredrik L. Benu, mantan Rektor Undana dan Ketua Senat Universitas Nusa Cendana (Undana), terkait strategi pendidikan dan SDM unggul sebagai basis transformasi kawasan timur Indonesia.
Tidak berhenti di sana, rangkaian diskusi melebar ke berbagai lapisan masyarakat: dari akademisi, praktisi, LSM, jurnalis, hingga organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus. Dialog ini menjadi refleksi nyata dari upaya membangun kebijakan publik yang tidak hanya dari atas ke bawah (top-down), tetapi juga dari bawah ke atas (bottom-up), dengan melibatkan masyarakat sipil secara aktif.
Paradigma “Membangun Indonesia dari NTT dan Kawasan” bukanlah slogan kosong, melainkan ajakan strategis untuk menjadikan daerah perbatasan, kepulauan, dan kawasan tertinggal sebagai titik tolak pembangunan nasional.
Firman Jaya Daeli menekankan bahwa kemajuan Indonesia tidak boleh lagi terpusat di Jawa atau kota-kota besar saja. “Saatnya Indonesia dibangun dari kawasan seperti NTT yang memiliki potensi besar, dari manusia, budaya, hingga geopolitik strategis,” ungkapnya.
Dalam kerangka keadaban, kerakyatan, dan spiritualitas gotong royong, visi ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan nasional, serta membentuk masyarakat yang berdaya, adil, dan sejahtera.
Kunjungan ini menjadi contoh nyata diplomasi domestik berbasis dialog dan kolaborasi multipihak, memperlihatkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil dan tulus di daerah.
