“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun penghormatan terhadap asas tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemeriksaan etik. Badan Kehormatan dibentuk justru untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap kode etik anggota DPRD atau tidak,” ujar Yohanes dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.
Ia menilai semakin lama mekanisme pemeriksaan etik tidak dijalankan, semakin besar pula potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif daerah.
Soroti Aspirasi Tenaga Kesehatan
PMKRI juga menyoroti aksi seribu lilin yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhumah Dokter Icha Pakaenoni.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, aksi tersebut mengandung pesan moral yang kuat terkait pentingnya perlindungan terhadap profesi tenaga kesehatan yang selama ini bekerja di bawah tekanan tinggi dan tanggung jawab besar.
Dalam aksi itu, sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai pengalaman yang mereka alami selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Meskipun kesaksian tersebut bukan merupakan putusan hukum, PMKRI menilai hal itu cukup menjadi bahan refleksi bagi semua pihak.
