“Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Dengan adanya revisi Keppres terkait KUR, diharapkan penyaluran KUR semakin cepat dan tepat sasaran,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.
Fokus pada Sektor Strategis dan Pengembangan Daerah
Prabowo juga menekankan pentingnya penyaluran KUR ke sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu, percepatan penyaluran KUR di daerah-daerah tertinggal menjadi perhatian utama pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
“Kita akan memastikan pembiayaan ini mendorong ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya di sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambah Airlangga.
Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah mempersiapkan revisi kebijakan KUR agar proses pengajuan lebih sederhana dan birokrasi dipangkas. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan.
Kondisi Ekonomi Nasional Tetap Kuat
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi stabil dan kompetitif di tingkat global. Ia menyebutkan beberapa indikator positif, termasuk:
- Pertumbuhan Ekonomi: Tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
- Inflasi Terkendali: Hingga Februari 2025, inflasi berada di level rendah dengan core inflation yang stabil.
- Surplus Perdagangan: Neraca perdagangan mencatat surplus USD6,61 miliar, mencerminkan ketahanan sektor ekspor.
- Cadangan Devisa Tinggi: Menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.
“Dengan fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan meskipun di tengah tantangan global,” jelas Airlangga.
Dorong Kerja Sama Internasional dan Ekspansi Pasar
Selain membahas KUR, Airlangga juga melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Salah satunya adalah persiapan finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union (EAEU) dan aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
