Faktahukumntt.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung sektor usaha produktif di seluruh Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional. Salah satu fokus utama diskusi adalah optimalisasi KUR sebagai instrumen utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Prabowo Dorong KUR untuk Usaha Produktif
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya KUR sebagai penggerak utama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Presiden juga mengarahkan agar komite kebijakan KUR diperluas dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
“Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Dengan adanya revisi Keppres terkait KUR, diharapkan penyaluran KUR semakin cepat dan tepat sasaran,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha produktif, meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.
Fokus pada Sektor Strategis dan Pengembangan Daerah
Prabowo juga menekankan pentingnya penyaluran KUR ke sektor-sektor strategis, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu, percepatan penyaluran KUR di daerah-daerah tertinggal menjadi perhatian utama pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
“Kita akan memastikan pembiayaan ini mendorong ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya di sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tambah Airlangga.
Sebagai langkah konkret, pemerintah tengah mempersiapkan revisi kebijakan KUR agar proses pengajuan lebih sederhana dan birokrasi dipangkas. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan.
Kondisi Ekonomi Nasional Tetap Kuat
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi stabil dan kompetitif di tingkat global. Ia menyebutkan beberapa indikator positif, termasuk:
- Pertumbuhan Ekonomi: Tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.
- Inflasi Terkendali: Hingga Februari 2025, inflasi berada di level rendah dengan core inflation yang stabil.
- Surplus Perdagangan: Neraca perdagangan mencatat surplus USD6,61 miliar, mencerminkan ketahanan sektor ekspor.
- Cadangan Devisa Tinggi: Menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.
“Dengan fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan meskipun di tengah tantangan global,” jelas Airlangga.
Dorong Kerja Sama Internasional dan Ekspansi Pasar
Selain membahas KUR, Airlangga juga melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional. Salah satunya adalah persiapan finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union (EAEU) dan aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Langkah ini bertujuan membuka akses pasar baru di Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris, serta memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.
“Dengan kita memproses aksesi di CPTPP, kita bisa memperluas pasar dan memperkuat daya saing produk lokal di kancah internasional,” jelasnya.
Komitmen Pemerintah terhadap Pertumbuhan Inklusif
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui percepatan KUR, diharapkan sektor usaha produktif akan berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan percepatan KUR, kami ingin memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal. Semua berhak mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata,” tegas Prabowo.
Kebijakan ini mencerminkan visi besar pemerintah dalam membangun ekonomi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan.
