Faktahukumntt.com, Kupang – Populasi sapi betina produktif di Kabupaten Kupang terancam mengalami penurunan drastis. Banyak peternak terpaksa menjual sapi betina mereka demi mencukupi kebutuhan ekonomi, termasuk biaya sekolah anak.
Situasi ini mencuat setelah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Lili, Kecamatan Fatuleu, Selasa (18/3/25)
Dalam sidak tersebut, Johni menemukan bahwa mayoritas sapi yang dijual adalah betina produktif. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah yang melarang penjualan sapi betina produktif untuk menjaga populasi ternak. Namun, kondisi ekonomi memaksa peternak untuk melanggar aturan ini.
Peternak Terjepit: Antara Aturan dan Kebutuhan Hidup
Menurut para peternak, penjualan sapi betina bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Mereka menghadapi dilema berat: mempertahankan ternak untuk keberlanjutan jangka panjang atau menjualnya demi kebutuhan mendesak.
“Kalau kami tidak jual sapi betina, dari mana kami dapat uang untuk bayar sekolah anak? Pemerintah hanya melarang, tapi tidak kasih solusi,” keluh seorang peternak di Pasar Lili.
Kondisi ini semakin parah karena harga pakan yang tinggi dan minimnya bantuan dari pemerintah untuk para peternak kecil. Jika terus dibiarkan, populasi sapi betina di Kabupaten Kupang bisa mengalami krisis yang berdampak pada sektor peternakan dan perekonomian daerah.
Dampak Jangka Panjang: Krisis Populasi dan Anjloknya Produksi Ternak
Jika sapi betina produktif terus dijual tanpa kontrol, Kabupaten Kupang bisa mengalami penurunan populasi ternak yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dampak buruk yang berpotensi terjadi antara lain:
1. Menurunnya Produksi Daging dan Susu – Dengan berkurangnya sapi betina, tingkat reproduksi sapi menurun, sehingga produksi daging dan susu ikut terdampak.
2. Mahalnya Harga Sapi di Masa Depan – Populasi yang semakin sedikit akan menyebabkan kenaikan harga sapi, yang berimbas pada industri peternakan dan konsumsi masyarakat.
3. Krisis Ekonomi di Kalangan Peternak – Jika populasi sapi terus berkurang, peternak akan kesulitan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang.
Pemerintah Diminta Cari Solusi Nyata
Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kebijakan terkait larangan penjualan sapi betina produktif.
“Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memberi solusi. Harus ada bantuan konkret bagi peternak, seperti subsidi pakan atau program pembiayaan yang meringankan beban mereka,” ujar Johni.
Selain itu, pemerintah berencana untuk:
Menyediakan insentif bagi peternak yang mempertahankan sapi betina produktif.
Menawarkan program bantuan pendidikan untuk keluarga peternak agar mereka tidak terpaksa menjual ternak demi biaya sekolah anak.
Mendorong penerapan sistem peternakan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian populasi sapi.
Ancaman kepunahan sapi betina di Kabupaten Kupang adalah masalah serius yang harus segera diatasi. Pemerintah dan peternak perlu bekerja sama mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan peternakan sapi di daerah ini.
Jika dibiarkan berlarut-larut, Kabupaten Kupang bisa menghadapi krisis populasi sapi yang berujung pada dampak ekonomi yang lebih luas.
- dampak ekonomi peternakan
- ekonomi peternak NTT.
- harga sapi di NTT
- infrastruktur pasar
- Johni Asadoma
- kebijakan peternakan.
- kondisi pasar becek
- krisis ternak NTT
- Pasar Lili Kupang
- peternak jual sapi betina
- populasi sapi terancam
- Retribusi Pasar
- sapi betina produktif
- Sapi betina produktif Kupang
- Sidak Pasar
- solusi populasi sapi
- subsidi peternak
- Wakil Gubernur NTT
- Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma.