KOTA KUPANG, FaktahukumNTT.com – 6 September 2023

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Damianus Lana, S.H., M.Si., membeberkan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, S.H., MDC., menggantikan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nai Soi yang sudah berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 September 2023 kemarin.

Menurutnya, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjalankan pemerintahan dan memastikan kelancaran berbagai kegiatan di provinsi ini.

Beberapa tugas penting yang akan dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur NTT antara lain: Pertama, Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah: Penjabat Gubernur NTT bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan memastikan implementasinya di tingkat provinsi. Hal ini meliputi kebijakan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain.

Kedua, Pengelolaan Keuangan Daerah: Penjabat Gubernur NTT memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Ini meliputi perencanaan anggaran, pengawasan pengeluaran, serta pengelolaan pendapatan dan sumber daya keuangan lainnya untuk memastikan keuangan provinsi berjalan secara efisien dan transparan.

Ketiga. Pembangunan Infrastruktur: Salah satu tugas penting Penjabat Gubernur NTT adalah memajukan pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta pengembangan sarana dan prasarana lainnya guna meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah.

Keempat, pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pemerintah: Penjabat Gubernur NTT bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat pemerintah di provinsi tersebut. Hal ini meliputi pengawasan terhadap kinerja pegawai, penegakan disiplin, serta pengembangan kapasitas aparatur pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kelima, Penanganan Bencana dan Krisis: Sebagai pemimpin provinsi, Penjabat Gubernur NTT memiliki peran penting dalam penanganan bencana dan krisis. Provinsi NTT seringkali menghadapi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Oleh karena itu, penjabat gubernur perlu mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, pemulihan pasca-bencana, dan mengelola situasi krisis dengan cepat dan efektif.

Keenam, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Penjabat Gubernur NTT memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi. Ini termasuk mengembangkan program-program pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Selain itu, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) juga bertugas untuk mempersiapkan pemilu damai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu: Penjabat Gubernur NTT memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugas mereka secara adil dan transparan.

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Penjabat Gubernur NTT harus aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan pemilih, sosialisasi pentingnya pemilihan yang damai dan demokratis, serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses politik secara aktif.

3. Memastikan Keamanan dan Ketertiban: Tugas penting penjabat Gubernur NTT adalah memastikan keamanan dan ketertiban selama periode pemilu. Hal ini melibatkan kerjasama dengan aparat keamanan, seperti kepolisian dan TNI, untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah NTT, mencegah konflik, dan menanggapi situasi yang mungkin timbul dengan cepat dan efektif.

4. Mendorong Kampanye yang Bermartabat: Penjabat Gubernur NTT harus mendorong kampanye yang bermartabat dan menghindari politik yang bersifat provokatif atau menghasut. Mengedepankan nilai-nilai demokrasi, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong dialog yang konstruktif adalah penting untuk menciptakan pemilihan yang damai dan berintegritas.

5. Memfasilitasi Kerjasama Stakeholder: Penjabat Gubernur NTT juga harus memfasilitasi kerjasama antara berbagai stakeholder yang terlibat dalam pemilu, termasuk partai politik, kelompok masyarakat, media, dan lembaga pemantau pemilu. Mengadakan pertemuan koordinasi, dialog, dan diskusi terbuka dapat membantu membangun komunikasi yang baik dan memastikan kerjasama yang produktif.

6. Menjamin Netralitas: Penjabat Gubernur NTT harus menjaga netralitas dalam pemilu dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan tanpa intervensi yang tidak sah. Hal ini melibatkan menegakkan hukum dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dalam semua aspek penyelenggaraan pemilu.

Tugas-tugas ini bertujuan untuk memastikan pemilu yang damai, adil, dan berintegritas di Nusa Tenggara Timur. Penjabat Gubernur NTT memiliki peran penting dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

 

 

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.