Arahan Presiden untuk menciptakan outlook stable di bidang fiskal, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat akselerasi pendapatan negara menjadi landasan penting bagi reformasi ini. Dalam kerangka tersebut, peran PT DSI juga sangat strategis untuk memastikan bahwa potensi penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam, tidak bocor akibat praktik kecurangan pajak atau manipulasi pendapatan ekspor.
Pada akhirnya, reformasi BUMN dan penguatan sistem pengawasan pendapatan negara adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan negeri. Negara yang mampu mengelola asetnya secara efisien dan menjaga integritas penerimaannya akan memiliki fondasi yang lebih kuat. Dimana untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara tanggal 20 Juli 2026, berikut rincian Data Streamlining BUMN yang disampaikan Presiden.
Presiden mengungkapkan bahwa ketika mulai menjabat, jumlah entitas BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang tercatat mencapai sekitar 1.077 perusahaan. Melalui program konsolidasi, merger, dan penutupan yang dilakukan oleh Danantara, hingga 31 Juli 2026 telah berhasil dilakukan streamlining terhadap 250 perusahaan BUMN.
