Tahan Guncangan Global! Bank Indonesia Pastikan Sistem Keuangan RI Tetap Kokoh dan Likuid
FHC, Di tengah lanskap global yang dipenuhi ketidakpastian, fragmentasi ekonomi, dan volatilitas pasar keuangan, Indonesia mengirimkan sinyal tegas: sistem keuangan nasional tetap kuat dan stabil. Pesan itu ditegaskan dalam peluncuran buku Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) No. 46 oleh Bank Indonesia pada Kamis (27/2) di Jakarta.
Dalam forum yang dihadiri unsur Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, industri keuangan nonbank, hingga kalangan akademisi, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan bahwa ketahanan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga meski tekanan eksternal belum mereda.
“Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan fragmentasi ekonomi dunia yang semakin kompleks, sistem keuangan Indonesia tetap berada dalam kondisi yang kuat dan stabil,” ujar Destry.
Salah satu indikator utama kekuatan tersebut tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap solid. Pada Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,69 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), mengalir terutama ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Aliran pembiayaan itu turut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen (yoy) sepanjang 2025.
Memasuki awal 2026, momentum intermediasi bahkan menunjukkan akselerasi. Kredit pada Januari 2026 tumbuh 9,96 persen (yoy), mendekati batas atas proyeksi tahunan yang diperkirakan berada dalam kisaran 8–12 persen (yoy).
Di balik angka tersebut, tersimpan ruang ekspansi yang masih luas. Fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) per Januari 2026 tercatat mencapai Rp2.506,47 triliun atau sekitar 22,65 persen dari total plafon kredit yang tersedia. Bagi BI, angka ini bukan sekadar statistik, melainkan amunisi likuiditas yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
“Likuiditas perbankan memadai. Ruang penyaluran kredit terbuka lebar,” tegas Destry.
Dalam menghadapi dinamika global yang sulit diprediksi, BI mengandalkan bauran kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Salah satu instrumen kunci adalah penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking).
Hingga minggu pertama Februari 2026, insentif KLM yang telah dikucurkan mencapai Rp427,5 triliun. Skema ini dirancang untuk memastikan kecukupan likuiditas sekaligus mendorong percepatan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, perumahan, hilirisasi industri, dan proyek-proyek strategis nasional.
Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan: dari sekadar menjaga stabilitas, menuju stabilitas yang produktif. Stabilitas bukan lagi tujuan akhir, melainkan fondasi bagi akselerasi pertumbuhan.
Di tengah risiko global mulai dari suku bunga tinggi di negara maju, ketegangan geopolitik, hingga potensi perlambatan ekonomi dunia sinergi antarlembaga menjadi kunci. Dalam kerangka KSSK, BI bersama pemerintah, OJK, dan LPS memperkuat koordinasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan respons kebijakan berjalan selaras.
Destry menekankan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat transmisi kebijakan, khususnya dalam mendorong penurunan suku bunga kredit. BI mengimbau perbankan untuk menyesuaikan special rate agar penurunan suku bunga kredit dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Transmisi kebijakan yang optimal diyakini akan memperkuat intermediasi, meningkatkan daya beli dan investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan.
Tema KSK No. 46, “Mengakselerasi Intermediasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”, menjadi refleksi atas strategi menghadapi dunia yang semakin terfragmentasi. Proteksionisme, realokasi rantai pasok global, dan polarisasi geopolitik menciptakan tekanan pada arus modal dan stabilitas nilai tukar di banyak negara berkembang.
Namun, Indonesia dinilai memiliki bantalan yang cukup kuat. Ketahanan perbankan tetap solid dengan rasio permodalan yang memadai dan kualitas aset yang terjaga. Industri keuangan nonbank menunjukkan resiliensi, sementara kinerja korporasi dan rumah tangga relatif stabil.
Dengan fondasi tersebut, BI memproyeksikan sistem keuangan nasional tetap mampu menyerap guncangan eksternal tanpa mengorbankan fungsi intermediasi.
Peluncuran KSK 46 juga dibarengi seminar nasional bertema “Memperkuat Sinergi untuk Akselerasi Intermediasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”. Forum ini menghadirkan narasumber dari BI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perbankan, dan asosiasi industri.
Tujuannya jelas: membangun ekspektasi positif dan keyakinan pelaku usaha bahwa sistem keuangan Indonesia tidak hanya stabil, tetapi juga siap mendukung ekspansi ekonomi.
Di tengah ketidakpastian global, ekspektasi sering kali menjadi variabel penentu. Kepercayaan pelaku pasar dan dunia usaha dapat mempercepat investasi dan konsumsi, menciptakan siklus pertumbuhan yang lebih kuat.
Memasuki 2026, tantangan global belum sepenuhnya mereda. Namun, Indonesia menatap tahun ini dengan modal penting: stabilitas sistem keuangan yang terjaga dan likuiditas yang memadai.
Dengan intermediasi yang tetap solid, insentif likuiditas yang diperkuat, serta sinergi erat dalam kerangka KSSK, BI optimistis ekonomi Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi tanpa mengorbankan stabilitas.
Pesan yang ingin ditegaskan jelas: Indonesia tidak kebal terhadap guncangan global, tetapi memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapinya. Dalam dunia yang penuh turbulensi, fondasi yang kokoh menjadi pembeda antara bertahan dan terpuruk.
Dan bagi Indonesia, fondasi itu—untuk saat ini—masih berdiri kuat.
